Korupsi Jalur Kereta Api: KPK Buru Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Aliran Dana dan Sewa Helikopter

JAKARTA, Letternews.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal tegas terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Mantan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi (BKS), tercatat sudah tiga kali mangkir dari panggilan tim penyidik.

Teranyar, Budi Karya tidak hadir pada Senin (2/3/2026) dengan alasan sakit. Sebelumnya, ia juga absen pada panggilan Rabu (18/2) dan Rabu (25/2) dengan alasan agenda terjadwal.

KPK Pertimbangkan Upaya Jemput Paksa

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik masih melakukan penjadwalan ulang. Namun, lembaga antirasuah ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya jemput paksa jika BKS terus dinilai tidak kooperatif.

“Nanti kita lihat kebutuhan dari penyidik. Apakah kemudian akan dilakukan penjadwalan ulang, ataukah nanti ada langkah pemanggilan berikutnya (jemput paksa), itu nanti kewenangannya di penyidik,” tegas Budi Prasetyo, Selasa (3/3/2026).

Mengusut Gurita Korupsi di Banyak Titik

Keterangan Budi Karya dinilai sangat krusial untuk membuat terang perkara korupsi proyek jalur kereta api yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Penyidikan kini mulai mengerucut pada keterkaitan antara Kemenhub dengan mitra kerjanya di Komisi V DPR RI.

“Artinya ini kan dari beberapa titik ini mengerucut ya, dari DJKA kemudian bagaimana di Kementerian Perhubungannya, termasuk juga bagaimana ketika cross ke mitra yaitu DPR RI Komisi V,” tambah Budi.

Muncul Nama Bupati Pati dan Isu Sewa Helikopter

Nama Budi Karya sebelumnya sempat mencuat dalam persidangan. Ia disebut pernah bertemu dengan Bupati Pati, Sudewo, saat Sudewo masih menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI periode 2020-2024.

Selain itu, tim penyidik juga mendalami dugaan penyewaan helikopter untuk Budi Karya selama kunjungan kerja ke wilayah. Biaya penyewaan helikopter tersebut diduga kuat masuk dalam rangkaian aliran dana suap atau gratifikasi dalam kasus proyek konstruksi jalur kereta api ini.

Hingga berita ini diturunkan, KPK terus memantau perkembangan kesehatan BKS sebelum melayangkan surat panggilan berikutnya.

Editor: Rudi.