04 November 2026
03:49 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/1).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedatangan jajaran DPR RI. Momen ini dimanfaatkan untuk memaparkan secara langsung karakteristik, kebutuhan mendesak, hingga tantangan pembangunan Bali yang berorientasi pada prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Gubernur Koster menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk Bali tidak bisa hanya diukur berdasarkan jumlah penduduk atau luas wilayah semata, melainkan wajib memperhitungkan posisi strategis Bali sebagai gerbang utama pariwisata internasional Indonesia.
“Pada tahun 2025, Bali menerima sekitar 15,39 juta kunjungan wisatawan (7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik). Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat menyumbang sekitar Rp176 triliun, atau 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun. Kontribusi raksasa ini harus diimbangi dengan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang memadai dari APBN,” ujar Koster.
Menurut Koster, lonjakan kunjungan wisatawan membawa tantangan berat berupa kemacetan lalu lintas, beban kapasitas transportasi publik, keterbatasan air bersih, hingga persoalan sampah dan ketimpangan pembangunan antara wilayah Bali Selatan (Sarbagita) dengan kawasan Bali Utara, Timur, Tengah, dan Barat.
Oleh karena itu, Pemprov Bali mengajukan sejumlah proposal prioritas infrastruktur strategis yang membutuhkan intervensi anggaran pusat (APBN), di antaranya:
Konektivitas Jalan & Wilayah: Penyelesaian jalur Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem, Karangasem–Buleleng, serta Nusa Penida dan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Pelabuhan & Logistik: Pengembangan infrastruktur pelabuhan di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Infrastruktur Pangan & Lingkungan: Pemanfaatan sumber air dari SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab secara bertahap mulai 2027, pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, serta transisi energi bersih.
Merespon permohonan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menghimpun masukan terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD). Syarief menampik anggapan adanya pemotongan atau penurunan alokasi dana pusat ke daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan. Saat ini banyak anggaran yang dialokasikan langsung melalui program-program strategis nasional yang dampaknya dirasakan daerah, seperti pembiayaan pegawai PPPK paruh waktu yang ditanggung pusat secara bertahap, serta perbaikan jalan daerah lewat mekanisme Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah,” jelas Syarief.
Syarief mengapresiasi komitmen Pemprov Bali dalam menjaga pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat. Pihaknya mendukung penuh pembenahan infrastruktur Bali demi menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa utama Indonesia.
