
JAKARTA, Letternews.net – Pelantikan pejabat baru di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026) bukan sekadar rotasi birokrasi biasa. Perombakan kabinet yang menandai reshuffle ketujuh dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini mengirimkan gelombang kejut politik paling signifikan sejak suksesi kepemimpinan nasional dimulai.
Di balik seremoni kenegaraan yang berlangsung khidmat, sebuah narasi besar mencuat di ruang publik: Presiden Prabowo tampak kian percaya diri melepaskan diri dari bayang-bayang patron politik terdahulu, Joko Widodo (Jokowi).
Melalui manuver taktis yang terukur rapi layaknya analogi “Presisi” yang diartikan secara satir sebagai preteli siji-siji (mempreteli satu per satu) figur-figur kunci yang selama satu dekade menjadi pilar gerbong kekuasaan Solo perlahan tapi pasti digeser dari episentrum kendali operasional negara.
Langkah ini menegaskan konsolidasi kekuasaan penuh yang kini berada di bawah kendali komando tunggal Presiden Prabowo Subianto.
Indikator paling mencolok dari operasi politik ini terlihat pada pergeseran kursi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Pratikno, sosok yang selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi bertindak layaknya “mahapatih” dan arsitek politik kekuasaan, resmi dicopot dan tidak lagi mengantongi portofolio menteri operasional di kabinet.
Meskipun pada Jumat (2/10/2026) Pratikno dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), para pengamat menilai pergeseran ke lembaga penasihat tersebut secara otomatis membatasi ruang gerak taktisnya dibandingkan saat menjabat sebagai menteri koordinator.
Para analis menilai pencopotan Pratikno sebagai penanda psikologis berakhirnya periode kompromi kekuasaan. Kehadiran Sugiono salah satu kader ideologis paling dipercaya di lingkaran terdekat Prabowo sebagai Menko PMK yang baru menegaskan bahwa pilar-pilar strategis pemerintahan kini sepenuhnya dikuasai oleh gerbong murni Istana Prabowo.