02 November 2026
19:14 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Aksi demonstrasi yang bergulir pada momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2026, dinilai sebagai cerminan dinamika demokrasi politik yang sehat di tanah air. Unjuk rasa bukan sekadar luapan kekecewaan, melainkan instrumen penting pengawasan rakyat terhadap arah pembangunan dan pelayanan publik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pakar Kebijakan Publik yang juga Pengamat Komunikasi Politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mahendradatta (Unmar) Denpasar, I Wayan Sedia, saat ditemui langsung oleh wartawan Letternews.net di Denpasar.
Menurut Wayan Sedia, partisipasi aktif masyarakat melalui jalur advokasi jalanan maupun penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances).
“Demonstrasi pada tanggal 28 Oktober 2026 ini merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik. Demonstrasi adalah salah satu bentuk pengawasan rakyat dan advokasi terhadap kebijakan yang berkenaan langsung dengan keberlanjutan pembangunan serta kualitas pelayanan publik,” ujar I Wayan Sedia saat diwawancarai Letternews.net, Rabu (28/10/2026).
Lebih lanjut, akademisi FISIP Unmar ini menggarisbawahi peran vital para wakil rakyat di parlemen dalam membangun komunikasi politik yang efektif dan empatik. Menurutnya, respons para legislator terhadap tuntutan yang disuarakan massa aksi menjadi tolok ukur utama kepedulian mereka terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat bawah.
Ia menekankan bahwa komunikasi politik yang baik tidak boleh berhenti pada penampungan aspirasi semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan konkrit berupa kontrol dan evaluasi ketat terhadap kebijakan pemerintah (eksekutif).
“Komunikasi politik yang dilakukan wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat adalah parameter sensitivitas atas realita yang terjadi di lapangan. Aspirasi tersebut seharusnya ditindaklanjuti secara nyata dengan kontrol ketat terhadap kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” pukas Wayan Sedia menuturkan.
Pada momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini, sinergi antara suara kritis elemen masyarakat dan keterbukaan para pembuat kebijakan diharapkan dapat melahirkan iklim politik yang matang, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan publik di Bali maupun tingkat nasional.
