Percepat Penyusunan RDTR 2026, Bupati Klungkung Siapkan Kepastian Hukum Tata Ruang Demi Dongkrak Investasi Daerah

JAKARTA, Letternews.net – Pemerintah Kabupaten Klungkung menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan ekosistem kemudahan berusaha dan kepastian investasi di daerah. Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region I di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan strategis yang diinisiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang serta mempercepat laju pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2026, Direktorat Jenderal Tata Ruang mengalokasikan bantuan teknis penyusunan RDTR kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Melalui kepastian hukum tata ruang yang jelas, kami berharap iklim investasi di Klungkung akan semakin ramah dan terbuka. Hal ini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta mempercepat pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Klungkung,” ujar Bupati Klungkung I Made Satria saat menghadiri acara tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Melalui Pakta Integritas

Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program percepatan ini. Dukungan pemda sangat krusial, mulai dari penyediaan data dan informasi terpadu, pemenuhan kebutuhan teknis, fasilitasi lapangan, hingga percepatan penyepakatan substansi regulasi RDTR.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Bupati I Made Satria turut menandatangani Pakta Integritas bersama jajaran Kementerian ATR/BPN dan pimpinan daerah lainnya. Langkah ini memastikan proses penyusunan RDTR berjalan secara transparan, akuntabel, efisien, dan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan selesainya dokumen RDTR kelak, Kabupaten Klungkung diyakini mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi para investor, sekaligus menjaga tata ruang wilayah yang tertib, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Artikel Terkait

Penerbangan ke Dubai & Doha Batal, Imigrasi Ngurah Rai Beri Izin Tinggal Darurat Same-Day Service

Bentengi Produk Lokal, Gubernur Koster Permudah Akses Perlindungan KI Bagi IKM dan UMKM Bali

Sahkan Kepemimpinan Baru, Ketua MA Ambil Sumpah Tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK

Tahun Baru Tanpa Polusi! GWK Cultural Park Pilih Laser Show Gantikan Kembang Api, Dukung Pariwisata Berkelanjutan Bali

Pemkot Probolinggo Sambangi Kota Denpasar, Studi Banding Strategi dan Penerapan Indikator MCP.

Diwawancarai Media Internasional, Gubernur Koster: Bali Ibarat ‘Gadis Cantik’ Dunia yang Harus Dirawat Bersama

Rekomendasi untuk Anda

Selengkapnya >

Pemerintahaan

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Pemerintahaan

Pemprov Bali dan KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Fokus Utama pada Pengamanan Aset Daerah

Pemerintahaan

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Wagub Giri Prasta Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana dan Siagakan 446 Personel Gabungan di Bali

Pemerintahaan

Genjot Sinergi Perbekel dan Lurah, Wawali Arya Wibawa Tekan Langkah Preventif Bencana Musim Hujan Hingga Percepatan Bedah Rumah

Pemerintahaan

Wali Kota Jaya Negara Serahkan Penghargaan dan Cinderamata kepada ASN Purna Tugas, Apresiasi Dedikasi I Made Pasek Mandira

Pemerintahaan

Tegaskan Komitmen Pembangunan Responsif Gender, Pemkot Denpasar Ikuti Verifikasi Lapangan PUG 2025 (PLE 2026)