LetterNews
14 November 2026
00:17 WITA
Topik Populer:
#Letternews#KPK#PLN#Bali#Korupsi#Polda Bali#Wayan Koster#Denpasar#Pemkot Denpasar#OJK
07 November 2026 19:30 WITA
Penulis: Moh. Rizal | Editor: Rudianto | Dipublikasikan: 07 November 2026, 19:30 WITA

Namanya Dikaitkan Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, Bahlil Lahadalia Siapkan Somasi dan Minta Polri Usut Tuntas

Menteri ESDM Tegaskan Diri Turut Menjadi Korban Pengintipan Ilegal: Siap Tempuh Jalur Hukum Pasca Isu Liar Berhembus di Publik

Foto: Bahlil saat persconference

JAKARTA, Letternews.net – Isu penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat tinggi negara terus berbuntut panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengambil sikap tegas dengan menyiapkan langkah somasi hukum menyusul munculnya spekulasi liar yang mengaitkan namanya dalam skandal tersebut.

Tak hanya menyiapkan somasi, Bahlil menegaskan bahwa dirinya sejatinya juga merupakan salah satu pihak yang menjadi korban penyadapan peretasan informasi tersebut.

Langkah hukum ini diambil untuk meluruskan framing negatif serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan akuntabel di hadapan publik.

“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil Lahadalia dengan tegas di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Minta Kepolisian Usut Tuntas dan Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Pernyataan Bahlil Lahadalia ini mempertegas bahwa dugaan pengintipan jalur komunikasi pejabat negara merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang sangat berbahaya dan mengancam stabilitas tata kelola nasional.

Melalui tim hukum yang tengah disiapkan, Bahlil akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan tidak berdasar tanpa menyertakan fakta hukum yang valid.

Ia mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama instansi siber terkait untuk segera mengusut tuntas dalang, modus operandi, hingga jaringan di balik aksi penyadapan ilegal tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.