14 November 2026
01:05 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Kegaduhan ruang publik nasional terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat perhatian serius dari legislator di Senayan. Anggota DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta, secara blak-blakan membeberkan alasan mendasar di balik langkah konstitusional penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh parlemen.
Dalam keterangan resminya yang disampaikan khusus kepada wartawan Letternews.net, Rabu (12/11/2026), I Nyoman Parta menyoroti situasi nasional yang dinilai sudah terlalu jauh terkuras energi dan perhatiannya hanya untuk memperdebatkan persoalan ijazah.
Politisi senior tersebut menguraikan lima poin krusial yang melatarbelakangi sikap politik dan konstitusional DPR RI dalam menyikapi polemik ini:
“Pertama, situasi polemik ijazah ini sangat gaduh. Ruang publik dipenuhi hari ke hari urusan ijazah, energi bangsa terkuras oleh urusan ijazah, hal ini tidak produktif buat pembangunan dan pendidikan politik. Kedua, HMP adalah salah satu hak yang memang dimiliki oleh anggota dan lembaga Dewan; saya menggunakan hak konstitusional saya sebagai anggota DPR. Ketiga, sikap kami melakukan HMP karena untuk menyikapi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran, dan karena masa waktu gugatan hasil pemilu sudah lewat dari batas waktunya, MK kemudian menyatakan bukan wewenangnya lagi, lalu menyerahkan kepada lembaga yang berwenang yaitu DPR. Keempat, adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum,” ungkap I Nyoman Parta kepada Letternews.net, Rabu (12/11/2026).
Lebih lanjut, I Nyoman Parta mempertegas poin kelima terkait tinjauan yuridis dari amaran putusan lembaga peradilan tertinggi. Ia menjelaskan arti penting dari frasa “batal demi hukum” yang kerap disalahartikan dalam diskursus publik.
Menurutnya, dalam terminologi ilmu hukum, frasa batal demi hukum dikenal sebagai null and void atau van rechtswege nietig. Konsep ini memiliki arti mutlak bahwa suatu perbuatan hukum, perjanjian, maupun dokumen administrasi negara dianggap tidak pernah ada sejak awal dan sama sekali tidak pernah memiliki kekuatan hukum mengikat.
Langkah pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI ini diharapkan mampu menjadi saluran konstitusional yang objektif guna menyelesaikan perdebatan berkepanjangan, mengembalikan fokus pembangunan nasional, serta memastikan penegakan supremasi hukum berjalan sesuai koridor ketatanegaraan Republik Indonesia.
