LetterNews
14 November 2026
01:05 WITA
Topik Populer:
#Letternews#KPK#PLN#Bali#Korupsi#Polda Bali#Wayan Koster#Denpasar#Pemkot Denpasar#OJK
12 November 2026 18:12 WITA
Penulis: Bagus | Editor: Rudianto | Dipublikasikan: 12 November 2026, 18:12 WITA

Breaking News: Gibran Rakabuming Raka Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden RI ke Pimpinan MPR

Bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani Selama 20 Menit di Senayan: Parlemen Siapkan Rapat Gabungan Fraksi Sesuai Mekanisme Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA, Letternews.net – Dinamika ketatanegaraan Indonesia memasuki babak bersejarah pada Kamis (12/11/2026). Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dokumen pengunduran diri tersebut diserahkan secara langsung oleh Gibran kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit.

Usai pertemuan, Ahmad Muzani membenarkan secara resmi kedatangan Gibran untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya, sekaligus mengonfirmasi bahwa surat serupa telah terlebih dahulu diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Tindak Lanjut Konstitusional MPR dan Aturan Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres

Menurut keterangan Muzani, dalam pertemuan singkat tersebut Gibran tidak menjabarkan secara terperinci alasan di balik keputusan pengunduran dirinya.

Menindaklanjuti diterimanya surat tersebut, pimpinan MPR RI akan segera menggelar rapat internal untuk membahas prosedur kenegaraan berikutnya. Selanjutnya, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan langkah konstitusional selanjutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Perkembangan ini menjadi sorotan luas publik nasional karena menyangkut keberlanjutan kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan Indonesia.