LetterNews
14 November 2026
01:05 WITA
Topik Populer:
#Letternews#KPK#PLN#Bali#Korupsi#Polda Bali#Wayan Koster#Denpasar#Pemkot Denpasar#OJK
11 November 2026 06:10 WITA
Penulis: Redaksi | Editor: Rudianto | Dipublikasikan: 11 November 2026, 06:10 WITA

Bahas Polemik Dokumen Pendidikan, Presiden Prabowo Sarankan Wapres Gibran Tetap ‘Fight’ Lewat PTUN dan Pengajuan PK

Minta Hadirkan Ijazah Lengkap SD Hingga S1 di Peradilan: Gibran Koordinasi dengan Kemendikdasmen Demi Akhiri Polemik Politik Berkepanjangan

Foto: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming

JAKARTA, Letternews.net – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadapi polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi perbincangan publik. Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk tetap bersikap fight menempuh mekanisme peradilan resmi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Saran dan dukungan moral tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan empat mata bersama Wapres Gibran yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kepada awak media, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo yang ia anggap seperti sosok orang tua sendiri memintanya untuk memperjuangkan keabsahan riwayat pendidikannya secara transparan di ruang sidang dengan melampirkan seluruh portofolio dokumen resmi.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkap Gibran saat memberikan keterangan pers di Jakarta.

Instruksi Koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk Langkah PK di Mahkamah Agung

Selain dorongan menghadapi proses di PTUN, Gibran menyebutkan bahwa Presiden Prabowo mengarahkannya untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak tergugat guna mengambil langkah peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” tambah putra dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Di akhir keterangannya, Gibran menegaskan komitmennya untuk menghormati setiap saran, kritik, dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat luas. Ia berharap langkah hukum yang transparan ini dapat segera menuntaskan silang pendapat yang terjadi di ruang publik.

“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” pungkas Gibran menegaskan sikapnya.