LetterNews
14 November 2026
01:03 WITA
Topik Populer:
#Letternews#KPK#PLN#Bali#Korupsi#Polda Bali#Wayan Koster#Denpasar#Pemkot Denpasar#OJK
11 November 2026 06:00 WITA
Penulis: Mariani | Editor: Rudianto | Dipublikasikan: 11 November 2026, 06:00 WITA

Yusril Tegaskan Putusan MA Soal Penyetaraan Pendidikan Gibran Final dan Mengikat

Akhiri Polemik Status Kebijakan Pendidikan Wapres: Menko Kumham Imipas Sebut Langkah Hukum Sudah Inkrah dan Tak Bisa Diganggu Gugat

Foto: Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA, Letternews.net – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, secara tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat penyetaraan ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bersifat final.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan Yusril untuk menjawab berkembangnya kembali isu dan dinamika hukum di masyarakat terkait status keabsahan penyetaraan pendidikan Wapres RI tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa sebagai lembaga peradilan tertinggi, putusan Mahkamah Agung dalam ranah pengujian maupun sengketa terkait keputusan tata usaha negara bersifat mengikat (binding) serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

“Putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sudah bersifat final dan mengikat secara hukum. Langkah hukum terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak ada lagi celah perdebatan hukum yang perlu diperpanjang,” tegas Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pemerintah Ajak Publik Hormati Keputusan Lembaga Peradilan Highest Court demi Kepastian Hukum Nasional

Pakar hukum tata negara senior tersebut menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan keberlangsungan roda pemerintahan. Dengan adanya keputusan final dari MA, seluruh pihak diharapkan dapat menghormati dan menerima proses hukum yang telah berjalan transparan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah penegasan ini diambil agar dinamika wacana publik dapat kembali terfokus pada isu-isu pembangunan strategis, penguatan sistem hukum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat luas tanpa terdistraksi oleh silang pendapat hukum yang telah memiliki status inkrah.