14 November 2026
01:46 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Polemik terkait aliran anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai total Rp14,69 miliar untuk kerja sama dengan para influencer terus berbuntut panjang.
Besarnya alokasi anggaran publikasi tersebut tidak hanya memicu perdebatan tajam di ruang publik, tetapi juga memantik perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta parlemen di DPR RI.
Menanggapi sorotan masyarakat, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah akan melakukan penelaahan awal guna mendalami ada tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi maupun kewenangan KPK dalam proses pengadaan kerja sama tersebut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak, serta apakah masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Terkait munculnya dugaan konflik kepentingan dalam proyek kolaborasi media sosial tersebut, Budi Prasetyo meminta kementerian terkait untuk segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dijalankan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan tentu evaluasinya,” tegas Budi.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui laman resminya, kkp.go.id, telah merilis klarifikasi guna merespons ramainya perhatian publik. Dalam pernyataannya, pihak KKP menegaskan sikap terbuka serta menghargai seluruh masukan dan pengawasan masyarakat terkait program kerja sama publikasi yang tengah menjadi sorotan tersebut.
