02 November 2026
23:59 WITA
BANGLI, Letternews.net – Gelombang protes keras melanda kawasan konservasi di Kabupaten Bangli, Bali. Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai warga Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur secara terbuka menyuarakan seruan viral untuk menghentikan pembangunan proyek komersial Taman Rekreasi Tanaya.
Aksi penolakan tersebut memicu perhatian luas di berbagai platform media sosial digital pada Senin (13/7/2026). Warga setempat mengklaim bahwa kelanjutan megaproyek tersebut mengancam ruang hidup utama mereka serta mengarah pada tindakan intimidasi hukum terhadap para petani lokal yang berjuang mempertahankan lahan garapan.
[irp]
Dalam pernyataan sikap yang beredar luas di tengah publik, perwakilan masyarakat menegaskan arti krusial ekosistem Hutan Batur sebagai pilar utama fondasi ekonomi dan ekologis bagi kelangsungan hidup warga setempat dari generasi ke generasi.
Poin Tuntutan Warga TWA Gunung Batur:
Hentikan Pembangunan Proyek: Menolak dengan tegas pengerjaan infrastruktur fisik komersial untuk proyek Taman Rekreasi Tanaya di kawasan hutan lindung.
Hutan Sebagai Rumah Bersama: Menegaskan bahwa kawasan Hutan Batur merupakan rumah dan sumber mata pencaharian utama warga untuk bertahan hidup.
Stop Kriminalisasi Petani: Mendesak pihak-pihak terkait untuk segera menghentikan segala bentuk upaya kriminalisasi atau tekanan hukum terhadap para petani yang membela hak atas tanah adat/garapan mereka.
Masyarakat khawatir, alih fungsi lahan menjadi kawasan wisata buatan skala besar akan merusak daerah tangkapan air alami di Kintamani dan mengikis kedaulatan agraria para petani tradisional.
[irp]
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Letternews.net masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak pengembang manajemen proyek Taman Rekreasi Tanaya, dinas terkait di lingkungan Pemkab Bangli, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali untuk mendapatkan kejelasan legalitas perizinan pemanfaatan ruang di TWA Gunung Batur.
Banyak pihak berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera memfasilitasi ruang dialog atau mediasi terbuka. Langkah solutif ini dinilai mendesak guna mengantisipasi eskalasi konflik horizontal di lapangan serta menjamin hak-hak lingkungan masyarakat adat setempat tetap terlindungi dengan adil sesuai dengan regulasi penataan ruang yang berlaku.
Editor: Tim
