03 November 2026
09:48 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., memimpin langsung jalannya Apel Jam Pimpinan yang digelar secara khidmat di halaman depan Mapolda Bali, Denpasar. Agenda strategis tersebut diikuti secara penuh oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Bali serta seluruh personel struktural Mapolda Bali guna menyelaraskan arah kebijakan pengamanan wilayah.
Memasuki bulan Juli yang bertepatan pasca-rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80, momentum ini dijadikan sebagai ajang evaluasi total dalam memperbaiki kekurangan operasional sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik kepolisian di Pulau Dewata.
[irp]
Dalam arahan taktisnya, Wakapolda Bali memberikan perhatian khusus (special concern) terhadap maraknya isu warga negara asing (WNA) atau bule yang menjalankan aktivitas usaha secara ilegal di Bali. Jenderal bintang satu tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum dari unsur kepolisian harus terus diperkuat tanpa kompromi.
Sikap tegas ini menyasar seluruh jenis aktivitas bisnis terselubung asing yang nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan regulasi serta persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia, demi melindungi hak ekonomi krama lokal.
Selain masalah penegakan hukum terhadap orang asing, Brigjen Made Astawa juga menginstruksikan jajarannya untuk memasifkan sosialisasi layanan darurat Call Center Polri 110. Optimalisasi ini bertujuan agar masyarakat maupun pelaku pariwisata semakin mudah melapor dan mendapatkan respons bantuan kepolisian secara cepat dan terukur.
“Polri harus inklusif, bukan eksklusif. Setiap kegiatan perlu membuka ruang partisipasi masyarakat agar aspirasi, keluhan, dan persoalan yang berkembang dapat didengar serta ditindaklanjuti dengan baik,” tegas Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa.
[irp]
Sisi menarik dari Apel Jam Pimpinan kali ini adalah penekanan Wakapolda Bali terhadap fungsi Polri dalam mendukung kebijakan strategis nasional. Ia meminta seluruh Polres dan Polsek jajaran mengoptimalkan pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta program ketahanan pangan daerah.
Polda Bali menginstruksikan agar pasokan bahan baku dalam program pemenuhan gizi tersebut wajib menyerap hasil produksi dari para pelaku UMKM lokal Bali. Langkah intervensi ekonomi ini dinilai sangat krusial untuk memutar roda perekonomian masyarakat di akar rumput sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Menghadapi tantangan tugas ke depan, seluruh personel Polda Bali diminta konsisten mengedepankan pendekatan yang profesional, humanis, dan bertanggung jawab di lapangan. Penutupan arahan apel menegaskan komitmen pengabdian institusi agar kehadiran fisik Korps Bhayangkara di tengah ruang kehidupan sosial dapat memberikan kemaslahatan riil bagi seluruh lapisan masyarakat Bali.
Editor: Rudi
