03 November 2026
05:18 WITA
Jakarta, Letternews.net – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia merayakan Hari Jadi ke-80 pada 13 Agustus 2025. Peringatan kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Peradilan Militer untuk pertama kalinya. Tepat pada 8 Juni 2025, seluruh aparatur peradilan militer, termasuk prajurit TNI dan ASN, bersatu merayakan hari jadi ke-79.
Momen bersejarah ini diharapkan menjadi sarana untuk menumbuhkan kebanggaan, melakukan refleksi, dan mempererat rasa persatuan di lingkungan peradilan militer. Ide perayaan ini bermula dari gagasan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Laksamana Pertama Tuty Kiptiani, S.H., M.H., dan disahkan melalui Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 84/KMA/SK.OTI.1/V/2025.
[irp]
Sebagai lembaga yudikatif tertua, MA menghadapi tantangan berat. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan/MA turun menjadi 66%, dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai oknum pejabat yang diberhentikan.
Namun, survei yang sama menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI justru tinggi, mencapai 84%. Fakta ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi peradilan militer untuk meningkatkan citra positif, tidak hanya untuk institusi mereka sendiri, tetapi juga untuk Mahkamah Agung secara keseluruhan.
Penyesuaian peradilan militer, yang merupakan lembaga peradilan terakhir bergabung dengan MA, adalah proses berkelanjutan. Meskipun telah berada di bawah naungan MA, peradilan militer tetap mempertahankan identitas khasnya, seperti penggunaan istilah “kepala pengadilan” alih-alih “ketua pengadilan.” Istilah ini memiliki makna filosofis mendalam, yakni kepala sebagai otak, mata, dan wajah satuan kerja.
[irp]
Dalam menyambut Hari Jadi MA ke-80 dan Hari Jadi Peradilan Militer ke-79, ada tiga langkah penting yang diusung untuk mengaktualisasikan potensi peradilan militer:
[irp]
Institusi yang dicintai adalah institusi yang berani dikritik demi perbaikan. Hari Jadi MA dan perayaan perdana Hari Jadi Peradilan Militer ini diharapkan menjadi momentum aktualisasi dan introspeksi, demi mewujudkan peradilan yang agung, berwibawa, dan semakin dipercaya publik.
Editor: Anto.
