02 November 2026
19:14 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengambil langkah proaktif dalam memperkuat ketahanan, stabilitas, serta daya saing industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) nasional.
Menghadapi tantangan perubahan iklim serta dinamika ekonomi global, OJK secara resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 dalam gelaran PPDP Sustainability Forum 2026 bertajuk “Empowering Sustainable Growth: The Strategic Role of PPDP in Indonesia’s Future” di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Peta jalan ini dirancang sebagai panduan navigasi strategis bagi regulator dan pelaku industri untuk mengintegrasikan manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam ekosistem keuangan nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa sektor PPDP memegang dwifungsi krusial dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau, yakni sebagai investor institusional jangka panjang sekaligus penyerap risiko (risk absorber) bagi dunia usaha.
“Kontribusi PPDP dalam transisi ekonomi bukan hanya membiayai transisi (financing the transition), melainkan juga melindungi proses transisi tersebut (protecting the transition). Inilah posisi strategis PPDP dalam agenda keberlanjutan: investasi dan perlindungan,” tegas Ogi Prastomiyono dalam siaran resminya, Kamis (29/10/2026).
Ogi menekankan bahwa Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan ini tidak boleh dipandang sebagai beban kewajiban baru bagi pelaku usaha, melainkan sebagai peluang emas untuk menangkap ceruk bisnis hijau dan memperkuat manajemen risiko secara pruden.
Guna mencapai visi industri yang sehat, tangguh, dan berdaya saing, eksekusi peta jalan ini bertumpu pada Empat Pilar Strategis:
Penguatan Pengaturan dan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik khas industri PPDP.
Peningkatan Kapasitas SDM guna memperkuat kompetensi teknis sumber daya manusia di industri PPDP.
Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor antarregulator, asosiasi, dan pemangku kepentingan.
Penguatan Pengawasan untuk memastikan penerapan prinsip keberlanjutan berjalan terukur dan konsisten.
Implementasi peta jalan ini dirancang secara terukur melalui tiga tahap utama: fase penguatan fondasi (2026–2027), fase perluasan kolaborasi (2028–2029), serta fase percepatan pertumbuhan dan pengawasan ketat pada tahun 2030.
Melalui sinergi ini, OJK optimistis industri perasuransian dan dana pensiun Indonesia mampu menjaga pelindungan hak pemegang polis sekaligus menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan ramah lingkungan.
