
DENPASAR, Letternews.net – Seluruh fraksi di DPRD Kota Denpasar resmi menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini disahkan dalam Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II di Gedung DPRD Kota Denpasar, Rabu (12/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, serta dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, jajaran pimpinan dewan, Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya, dan jimpinan OPD Pemkot Denpasar.
[irp]
Dalam rancangan perubahan anggaran tersebut, Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengalami lonjakan signifikan sebesar Rp162,28 miliar, dari yang sebelumnya dirancang Rp3,08 triliun menjadi Rp3,24 triliun.
“Kesepakatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelaraskan visi, tujuan, serta prioritas pembangunan Kota Denpasar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Rabu (12/8/2026).
Selain pendapatan daerah yang melonjak, Belanja Daerah Kota Denpasar juga mengalami penyesuaian naik sebesar Rp244,85 miliar, sehingga total belanja berubah dari Rp3,64 triliun menjadi Rp3,88 triliun. Sementara itu, Pembiayaan Netto Daerah dirancang menjadi Rp644,73 miliar.
Sejumlah fraksi dewan memberikan pandangan dan apresiasi atas kerja keras Pemkot Denpasar:
Fraksi Gerindra: Melalui I Gede Tommy Sumerta, mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp2,05 triliun menjadi Rp2,22 triliun yang memperkuat ruang fiskal pembangunan.
Fraksi PSI-NasDem: Melalui AA Putu Gede Anugraha Merta, mendorong agar perubahan KUA-PPAS menjadi pijakan kuat untuk mempercepat eksekusi program pembangunan masyarakat.
[irp]
Fraksi Golkar: Melalui AA Gede Mahendra, menyambut positif kenaikan Belanja Modal sebesar Rp48,9 miliar (menjadi Rp802,7 miliar) untuk infrastruktur dan pelayanan publik.
Fraksi PDI Perjuangan: Melalui I Ketut Budha, mengapresiasi kinerja Bapenda dan BUMD serta mendorong optimalisasi digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
Wawali Arya Wibawa menegaskan seluruh masukan dari fraksi-fraksi dewan akan menjadi catatan evaluasi penting bagi Pemkot Denpasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Editor: Rosy