14 November 2026
00:59 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Perjalanan dinamika hukum terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki babak baru yang menyita perhatian publik. Di tengah simpang siur informasi mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan H.M. Subhan, S.H., M.H., terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), praktisi hukum angkat bicara.
Advokat senior I Made Somya Putra, S.H., M.H., memberikan ulasan dan analisis yuridis mendalam untuk meluruskan pemahaman publik agar tidak terjebak pada informasi yang sepotong-sepotong di media sosial.
Sebelumnya, sempat beredar potongan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) maupun banding karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut, sehingga eksekusi putusan tinggal menunggu langkah Kemendikdasmen.
Namun, menurut pengamatan I Made Somya Putra, pernyataan tersebut belum sepenuhnya “titik”, melainkan masih koma. Pasalnya, ada frasa penentu yakni “jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeksekusi putusan tersebut”.
“Secara hukum, eksekusi putusan PTUN bertumpu pada asas kepatuhan sukarela dari pejabat negara yang diawasi melalui mekanisme pengadilan tingkat pertama. Namun, bagi pihak yang dirugikan secara langsung namun tidak ditarik sebagai pihak dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka masih terbuka instrumen hukum melalui upaya perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal sebagai derden verzet,” ungkap Advokat I Made Somya Putra dalam analisis hukumnya, Rabu (11/11/2026).
Dalam ulasannya, Somya Putra membedah bahwa meskipun Gibran tidak bertindak sebagai pihak prinsipal dalam perkara awal di MA, hukum acara memberikan ruang melalui konstruksi hukum acara perdata subsider (Pasal 132 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. HIR dan Rv) bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan perlawanan (derden verzet).
Jika Gibran mengajukan derden verzet dengan alasan yang mendesak serta permohonan penundaan eksekusi sebelum putusan dieksekusi secara penuh oleh Kemendikdasmen, maka eksekusi Surat Keterangan Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut berpotensi ditunda sementara waktu.
Kendati demikian, hasil akhirnya tetap bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim PTUN. Jika perlawanan tersebut ditolak, maka tertutup sudah jalan bagi penyelamatan dokumen tersebut. Sebaliknya, jika derden verzet dikabulkan, maka putusan awal dapat batal demi hukum, membuka ruang pemeriksaan ulang materiil, serta memicu babak baru dalam rangkaian drama hukum yang dipastikan bakal berlanjut dengan episode-episode berikutnya.
