03 November 2026
06:16 WITA
PONTIANAK, Letternews.net – Puluhan tahun sistem perekonomian Indonesia terseret dalam arus utama “market-driven economy” atau ekonomi yang dikendalikan penuh oleh pasar global. Pendekatan kapitalistik ini dituding menjadi akar penyebab utama terjadinya ketimpangan pembangunan antar-wilayah serta tingginya ketergantungan ekonomi nasional pada dinamika pasar luar negeri.
Persoalan ketimpangan pembangunan dan rendahnya produktivitas dalam negeri ini sejatinya telah menjadi fokus perhatian serius Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Isu krusial ini bahkan tertuang gamblang sebagai tema sentral dalam buku monumental karyanya berjudul “Paradoks Pembangunan” yang dirilis pada tahun 2017 silam.
[irp]
Direktur Geopolitik Gadjah Mada Nusantara Economic and Political Thought (GREAT) Institute, Dr. Teguh Santosa, memaparkan bahwa setelah memegang nakhoda pemerintahan, Prabowo bergerak cepat mengimbangi kelemahan sistem pasar tersebut. Pemerintah kini menerapkan pendekatan berani bertajuk “state-driven economy” (ekonomi yang digerakkan oleh negara).
Langkah konkret dari manifesto ekonomi ini diwujudkan melalui serangkaian kebijakan strategis, mulai dari program hilirisasi industri, kontrol ketat ekspor komoditas mentah, hingga intervensi langsung negara pada sektor primer rakyat. Sektor tersebut mencakup jaminan gizi gratis bagi generasi muda, pendidikan berkualitas, serta penguatan kantong perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.
“Praktik ekonomi yang dikendalikan pasar memang bagus untuk efisiensi, inovasi, dan menarik investasi asing. Namun, pasar tidak selalu mau menyentuh sektor hulu, kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi mineral, atau membangun konektivitas di wilayah 3TP (terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan),” ujar Teguh Santosa dalam acara Magang Komunikasi Pembangunan di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026).
[irp]
Teguh menambahkan, pendekatan state-driven economy ala Prabowo ini juga dapat diistilahkan sebagai “strategic state intervention” atau intervensi negara secara strategis. Dalam skema siber dan nyata ini, negara wajib memposisikan diri sebagai investor pertama (first investor) sekaligus pengambil risiko (risk taker) utama pada sektor-sektor yang dianggap tidak seksi atau kurang menguntungkan bagi korporasi swasta.
Tujuan utamanya adalah membangun fondasi industri dasar yang kokoh, mengunci ketahanan pangan, memandirikan energi nasional, serta memperlancar jalur logistik antar-pulau.
[irp]
Dari kacamata geopolitik global, pakar Hubungan Internasional yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, kemandirian ekonomi adalah modal politik luar negeri yang sangat mahal.
State-driven economy diposisikan sebagai alat tawar (bargaining tool) Indonesia di hadapan negara-negara berkekuatan besar (great powers). Indonesia tidak ingin lagi sekadar menjadi penonton, melainkan aktif menentukan agenda-agenda politik dan ekonomi global.
“Ini bukan situasi di mana negara berhadap-hadapan atau bermusuhan dengan pasar. Tetapi, kombinasi antara negara yang cerdas dan pasar yang sehat adalah formula terbaik bagi Indonesia untuk memiliki daya tahan nasional yang memadai,” pungkas Teguh di hadapan puluhan content creator muda Kalimantan Barat.
Editor: Rudi.
