Dobrak Ketertinggalan Nusa Penida, Pemkab Klungkung Cairkan Kredit Rp114,1 Miliar dari BPD Bali

KLUNGKUNG, Letternews.net — Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan langkah berani guna mengakselerasi wajah infrastruktur di wilayah kepulauan Nusa Penida. Di bawah kepemimpinan Bupati I Made Satria, Pemkab Klungkung resmi menggandeng PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali melalui fasilitas kredit pinjaman daerah senilai total Rp114,1 miliar.

Penandatanganan perjanjian krusial ini dilakukan oleh Bupati I Made Satria bersama Direktur Kredit Bank BPD Bali, Made Lestara Widiatmika, di Aula Bank BPD Bali Cabang Klungkung, Senin (4/5). Pada tahap perdana, dana sebesar Rp66,2 miliar langsung dicairkan untuk mengeksekusi tiga proyek vital yang menjadi urat nadi pariwisata dan kesehatan.

Fokus Utama: Jalan Vital dan Standar Kesehatan

Bupati I Made Satria menegaskan bahwa pinjaman ini bukan sekadar angka, melainkan solusi nyata untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di wilayah seberang lautan. Dana tahap awal ini dialokasikan untuk:

• Peningkatan Jalan Sampalan–Toya Pakeh (Rp51,92 Miliar): Jalur utama mobilitas wisatawan dan logistik masyarakat Nusa Penida.

• Peningkatan Jalan Lingkar Ceningan (Rp9,5 Miliar): Memperkuat konektivitas di pulau penghubung.

• Gedung CSSD RS Gema Santi (Rp4,86 Miliar): Modernisasi standar layanan sterilisasi medis di RS kebanggaan Nusa Penida.

“Infrastruktur adalah urat nadi ekonomi. Untuk Nusa Penida, kita butuh inovasi pembiayaan yang terukur dan akuntabel. Kredit ini adalah katalisator agar pembangunan tidak jalan di tempat,” ujar Bupati Satria dengan tegas.

Pasar Mentigi Jadi Agenda Berikutnya

Selain proyek jalan dan kesehatan, Pemkab Klungkung telah menyiapkan sisa plafon sebesar Rp47,8 miliar yang diproyeksikan untuk pembangunan Pasar Mentigi Tahap I. Saat ini, proyek pasar tersebut sedang dalam proses pemenuhan administrasi teknis agar pusat ekonomi rakyat tersebut segera bisa direalisasikan.

Bupati Satria juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja ekstra cepat namun tetap menjaga kualitas. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari pinjaman daerah ini harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, yang didukung dengan penguatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak.

Editor: Rudi.