Soroti Layanan Imigrasi, Gubernur Koster Tegaskan Pelayanan Publik Taruhannya Citra Pariwisata Bali

BADUNG, Letternews.net – Posisi Bali sebagai barometer pariwisata dunia menuntut sistem tata kelola pelayanan publik yang tanpa celah. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan di sektor-sektor strategis, terutama urusan keimigrasian, berdampak langsung terhadap reputasi dan citra pariwisata Bali di mata internasional.

Pernyataan tegas tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Acara ini dipusatkan di Shelter Kebencanaan Baruna, Kawasan Pantai Kuta, Badung, pada Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan berskala lintas instansi ini dirangkaikan secara apik dengan aksi sosial kebersihan pesisir, pelepasan tukik (sea turtle hatchlings), serta pembukaan gerai pelayanan terpadu. Hadir dalam momentum tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, beserta jajaran Forkopimda Bali.

Beban Imigrasi Tinggi, Koster Minta Sinergi Lintas Sektoral

Dalam pidato sambutannya, Gubernur Koster mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat maupun wisatawan asing terhadap kualitas birokrasi terus meningkat. Di era digitalisasi, setiap persoalan pelayanan publik, sekecil apa pun dampaknya, dapat viral dan menjadi sorotan dunia internasional dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, respons yang cepat, tepat, dan adaptif adalah harga mati.

Secara khusus, orang nomor satu di Pemprov Bali ini menyoroti performa layanan keimigrasian. Berdasarkan data evaluasi, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Dewata terus meroket hingga hampir menyentuh angka 7 juta kunjungan pada sepanjang tahun 2025. Tren positif ini otomatis menempatkan beban kerja keimigrasian di Bali menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan. Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegas Gubernur Koster.

Ia menambahkan, urusan keimigrasian tidak boleh hanya dipandang sebagai tanggung jawab sepihak dari kementerian atau lembaga vertikal terkait. Diperlukan kolaborasi menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Bali untuk menjaga kenyamanan pintu masuk sirkulasi internasional tersebut.

Kejati Bali Hadirkan Pelayanan Transparan dan Akuntabel

Apresiasi tinggi diberikan Gubernur Koster atas terobosan hukum dan sosial dari jajaran Adhyaksa Kejati Bali. Namun, dirinya mengingatkan agar langkah integrasi ini tidak berhenti pada tataran seremonial belaka, melainkan wajib ditindaklanjuti secara konsisten dan berkelanjutan (sustainable).

Senada dengan hal itu, Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono menyatakan bahwa Bazar Pelayanan Publik 2026 merupakan representasi nyata dari komitmen negara untuk hadir langsung di tengah masyarakat dengan sistem yang bersih.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujar Setiawan Budi Cahyono.

Sebagai informasi, bazar terpadu ini mengintegrasikan berbagai unit layanan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BUMN, perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Warga dan wisatawan dapat mengurus administrasi kependudukan, perpajakan, jaminan kesehatan, hingga konsultasi hukum gratis di satu tempat.

Pemilihan Pantai Kuta sebagai lokasi acara juga membawa pesan ekologis kuat. Melalui aksi bersih pantai dan pelepasan tukik, seluruh instansi menyuarakan komitmen bersama untuk menjaga Bali agar tetap bersih, tertib, ramah pelayanan, dan lestari sebagai destinasi unggulan dunia.

Editor: Rudi