03 November 2026
06:57 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmen penuh dalam mendukung transformasi tata kelola perlindungan sosial berbasis digital. Langkah strategis ini diwujudkan lewat kehadiran Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Pertemuan tingkat nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI tersebut diikuti oleh Pemprov Bali serta 8 kabupaten/kota se-Bali, bersama total 43 daerah terpilih di Indonesia. Fokus utama rakor ini adalah mempercepat ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai pilar utama pelayanan publik modern.
[irp]
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan bahwa perluasan implementasi digitalisasi bansos ke 43 kabupaten/kota ini dirancang sebagai fondasi awal menuju integrasi Government Technology (GovTech) dalam skala nasional. Program ini mereplikasi keberhasilan uji coba (piloting) serupa yang sebelumnya dinilai sukses besar di Kabupaten Banyuwangi.
“Ini sebetulnya adalah ide dari beliau dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasikan ke daerah-daerah lain sebagai cikal bakal roadmap menuju Government Technology (GovTech),” ujar Tito Karnavian di hadapan seluruh kepala daerah yang hadir.
Tito menambahkan, target implementasi di 43 daerah ini akan dikawal ketat sebagai standardisasi sistem sebelum nantinya diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Melalui integrasi DPI, pemerintah optimistis celah ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan dapat ditekan secara signifikan.
[irp]
Merespons arahan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemkot Denpasar untuk menjadi garda terdepan implementasi sistem digital ini. Menurutnya, transisi menuju sistem digital bukan sekadar mengubah medium administrasi, melainkan sebuah revolusi untuk menghadirkan keadilan sosial yang transparan.
“Kami di Pemerintah Kota Denpasar mendukung penuh digitalisasi bansos ini. Ini merupakan bagian krusial dari transformasi digital nasional. Digitalisasi bukan hanya mengubah cara penyaluran, tetapi memastikan bantuan lebih tepat sasaran, transparan, cepat, dan akuntabel,” tegas Arya Wibawa.
Lebih lanjut, Arya Wibawa menjelaskan bahwa integrasi data yang solid akan mempermudah pemetaan warga yang benar-benar membutuhkan, meminimalisasi potensi tumpang tindih, serta mempercepat proses distribusi di lapangan. Denpasar siap mengoptimalkan seluruh instrumen daerah guna menyukseskan peta jalan GovTech nasional demi pelayanan masyarakat yang lebih inklusif.
“Kami memandang digitalisasi bansos sebagai fondasi penting menuju pelayanan publik yang jauh lebih modern, efektif, dan sepenuhnya berbasis data,” kunci Arya Wibawa.
Editor: Rudi
