03 November 2026
04:36 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung pelaksanaan Program Bedah Rumah milik Ni Wayan Pageh di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali, Senin (10/8/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan rumah penerima segera siap dihuni.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali I Made Astawa.
Penerima bantuan, Ni Wayan Pageh, merupakan seorang pemulung yang menghidupi tiga anaknya dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Selama 27 tahun tinggal di rumah seluas 24 meter persegi yang kurang layak dan sering bocor, ia belum pernah tersentuh bantuan perbaikan hunian.
“Ibu Ni Wayan Pageh ini adalah seorang ibu yang kuat dan bekerja keras. Atas perintah Presiden Prabowo, hari ini kita bantu agar beliau memiliki rumah yang layak huni. Tanggal 31 Agustus mendatang rumah ini ditargetkan selesai,” tegas Menteri PKP Maruarar Sirait.
[irp]
Menteri PKP mengungkapkan bahwa alokasi Program Bedah Rumah untuk Provinsi Bali mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2025 Bali hanya memperoleh 31 unit, sedangkan pada tahun 2026 jumlahnya melonjak drastis menjadi 4.184 unit.
Maruarar meminta pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi agar seluruh kuota besar tersebut terserap maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Beberapa poin penting terkait pelaksanaan program di lapangan meliputi:
Peningkatan Kuota: Alokasi Bedah Rumah Bali melambung dari 31 unit (2025) menjadi 4.184 unit pada 2026.
Progres Pembangunan: Perbaikan rumah Ni Wayan Pageh dimulai sejak 1 Agustus 2026 dan dikawal ketat pendamping teknis agar tuntas pada 31 Agustus 2026.
[irp]
Mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT): Digelar di Balai Banjar Oongan melalui skema Tender Rakyat yang melibatkan 3 toko bangunan untuk 5 penerima bantuan (pagu Rp87,5 juta).
Efisiensi Anggaran: Proses PTT berhasil menghemat anggaran sebesar Rp2,8 juta (3,2 persen) yang dikembalikan langsung untuk menambah manfaat bagi kelompok penerima.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan transparansi pengadaan material, mencegah permainan harga, serta menghadirkan hunian yang aman dan layak bagi warga kurang mampu.
Editor: Rudi
