Kembali Pimpin Kwarcab Pramuka Denpasar, Arya Wibawa Fokus pada Karakter, Budaya, dan Lingkungan
Tekan Biaya Operasional, Pemkot Denpasar Terapkan WFH “By Name By Address” Mulai Besok
Foto: Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya memberikan keterangan terkait kebijakan WFH ASN di Kantor Walikota.
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, yang dimulai pada 10 April 2026. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026 sebagai upaya efisiensi energi dan anggaran daerah.
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menegaskan bahwa meskipun bekerja dari rumah, pengawasan dilakukan secara ketat melalui sistem digital presence berbasis lokasi rumah (by name by address).
“Pegawai wajib absensi tepat di titik lokasi kediaman yang terdaftar. Kami juga menekankan responsivitas; pimpinan akan memberikan sanksi berjenjang bagi ASN yang tidak merespons komunikasi atasan dalam durasi 5 hingga 15 menit saat jam kerja,” ujar Eddy Mulya saat ditemui di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (9/4).
Meski WFH berlaku, Sekda Eddy Mulya menjamin layanan publik tetap berjalan normal. Sektor-sektor vital tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) secara penuh, meliputi:
-
Kesehatan: RSUD Wangaya dan Puskesmas.
-
Pendidikan: Satuan pendidikan PAUD hingga SMP.
-
Keamanan & Ketertiban: Satpol PP, BPBD, dan Pemadam Kebakaran.
-
Layanan Dasar: Disdukcapil, Perizinan, Perhubungan, DLHK, serta Bapenda.
Selain unit layanan tersebut, seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, Camat, Lurah, hingga Perbekel tetap wajib masuk kantor guna memastikan koordinasi pemerintahan tetap berjalan lancar.
Lebih lanjut, Eddy Mulya menjelaskan bahwa transformasi budaya kerja ini bertujuan untuk menekan pengeluaran operasional, seperti penghematan penggunaan AC, lampu, dan listrik. Pertemuan kedinasan pun diarahkan secara hybrid melalui Zoom Meeting untuk mengurangi biaya konsumsi.
“Hasil penghematan anggaran ini nantinya akan dialokasikan kembali untuk program prioritas pembangunan masyarakat. Kami akan melakukan evaluasi berkala setiap minggu terhadap efektivitas kebijakan ini,” pungkasnya.
Editor: Rudi.
.
