Sidang Paripurna DPRD Bali: Wagub Giri Prasta Tegaskan WTP Bukan Tujuan Akhir dan Ungkap Tindak Lanjut Temuan Turyapada Tower

DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bali, Selasa (14/7/2026).

Di hadapan jajaran legislatif, Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi mendalam atas saran dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Pemprov Bali menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah tujuan akhir pelayanan, melainkan sebuah fondasi awal untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Selesaikan Temuan Turyapada Tower dan Genjot Pungutan Wisatawan Asing

Salah satu poin krusial yang dijawab langsung oleh Pemprov Bali adalah mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Bali terkait potensi kelebihan pembayaran pada mega proyek pembangunan Turyapada Tower Tahun Anggaran 2025.

Pemprov Bali memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor BPK telah ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas sesuai dengan rencana aksi (action plan) yang telah disusun bersama pihak rekanan.

Poin Utama Jawaban Gubernur Bali Terhadap Evaluasi APBD 2025:

• Proyek Turyapada Tower: Seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI dipastikan telah ditindaklanjuti secara tuntas sesuai action plan.

• Pungutan Wisatawan Asing (PWA): Koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk menutup celah kebocoran dan mengoptimalkan penerimaan di pintu masuk Bali.

• Asal-Usul SiLPA 2025: Merupakan akumulasi dana bersifat terikat serta hasil efisiensi pelaksanaan program kerja dan pengadaan barang/jasa daerah.

• Alokasi BKK Kabupaten/Kota: Komitmen menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) secara berkelanjutan dengan skala prioritas fiskal.

Mengenai lompatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi yang melampaui target pada tahun 2025, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi Bali pascapandemi yang melampaui asumsi awal, penguatan digitalisasi pelayanan, serta adanya sumber penerimaan baru dari kerja sama pemanfaatan aset daerah.

Wagub Giri Prasta: KEK Sanur dan Kura-Kura Maju, Tapi Jangan Lupa Akar Budaya

Ditemui awak media usai rapat paripurna, Wakil Gubernur Giri Prasta juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali, yakni KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali. Sebagai Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali, Gubernur secara rutin melaporkan perkembangan kedua proyek strategis tersebut langsung kepada Dewan Nasional KEK.

Namun, politisi asal Badung ini memberikan penekanan penting bahwa kemajuan investasi berskala internasional di Bali wajib berjalan selaras dengan pelestarian identitas lokal krama Bali.

“Bali boleh maju, investasi boleh masuk, tetapi jangan sampai kita melupakan akar adat dan budaya kita sendiri. Pembangunan di kawasan mana pun tidak boleh melanggar tatanan agama, adat, tradisi, seni, dan budaya Bali. Identitas Bali harus tetap berdiri jelas,” tegas Wagub Giri Prasta dengan nada berwibawa.

Editor: Rudi

Mari bergabung bersama kami!

• Gabung di saluran Whatsapp resmi kami: Klik di Sini

• Gabung di Grup Whatsapp Pembaca Setia kami: Klik di Sini