03 November 2026
03:43 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, memberikan tanggapan resmi terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Bali mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Respons tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026).
Apresiasi dan catatan strategis tersebut datang dari empat fraksi besar, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra-PSI, dan Fraksi Demokrat-NasDem. Secara umum, seluruh fraksi menerima laporan pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk nyata akuntabilitas tata kelola keuangan Pemprov Bali.
[irp]
Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Menanggapi hal itu, Wagub Giri Prasta menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari komunikasi yang sehat antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, dua lembaga ini harus terus bersinergi dan berjalan beriringan demi kepentingan masyarakat.
“Semua masukan sangat bagus dan konstruktif berkaitan dengan tugas serta fungsi anggota dewan. Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana kita mampu mengambil kebijakan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Krama Bali,” ujar mantan Bupati Badung dua periode tersebut.
[irp]
Guna memastikan kebijakan anggaran Pemprov Bali ke depan semakin tepat sasaran dan efisien, Wagub Giri Prasta membeberkan sejumlah langkah konkret penataan program:
Perencanaan Program yang Matang: Menajamkan cetak biru program sejak awal perencanaan agar serapan anggaran berjalan linier dan optimal.
Pengukuran Target Berkala: Melakukan evaluasi berkala pada setiap lini pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.
Sorotan Terhadap SiLPA: Terkait munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran 2025, Wagub Giri Prasta meluruskan anggapan miring. Ia menegaskan bahwa adanya SiLPA bukan berarti penyerapan anggaran gagal, melainkan potret dari efisiensi serta asas kehati-hatian (prudent) yang diterapkan jajaran pemprov dalam mengeksekusi program di lapangan.
[irp]
Selain urusan anggaran, Wagub Giri Prasta juga menyambut hangat Raperda Inisiatif DPRD Bali tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pihak eksekutif menilai regulasi ini adalah instrumen krusial dalam memperkuat sendi pemerintahan yang bersih.
“Pembentukan produk hukum daerah merupakan instrumen penting yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” pungkas Giri Prasta. Produk hukum ini diproyeksikan menjadi payung perlindungan hak masyarakat sekaligus akselerator pembangunan Bali.
Editor: Lilla
Mari bergabung bersama kami!
Gabung di saluran Whatsapp resmi kami: Klik di Sini
Gabung di Grup Whatsapp Pembaca Setia kami: Klik di Sini
