04 November 2026
20:32 WITA
LABUAN BAJO, Letternews.net – Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Negara Tipe D dan Tipe E untuk pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan tajam dari aktivis antikorupsi. Proyek bernilai Rp 25,97 miliar tersebut disorot akibat isu ketidakjelasan informasi mengenai pihak yang menjadi pengendali teknis pekerjaan di lapangan.
Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA), Gabriel Goa, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Imigrasi untuk secara resmi mengumumkan pelaksana proyek di lapangan guna mencegah potensi tindak pidana korupsi.
“Terpanggil nurani untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi di NTT, KOMPAK INDONESIA mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Dirjen Imigrasi mengumumkan secara resmi Pelaksana Proyek agar tidak menjerumuskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pusaran membeli kucing dalam karung,” tegas Gabriel Goa, Rabu (23/9/2026).
Pembangunan fisik rusun dua lantai ini sejatinya diniatkan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) Imigrasi di Labuan Bajo. Peletakan batu pertama (groundbreaking) telah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham/Imigrasi NTT, Saroha Manullang, pada 17 Juli 2026 lalu.
Data lelang mencatatkan fakta teknis pengerjaan proyek tersebut:
Pagu Anggaran & Nilai Kontrak: Memiliki Pagu/HPS senilai Rp 26,27 miliar dan dimenangkan oleh PT Sanur Jaya Utama (beralamat di Kabupaten Gianyar, Bali) dengan harga penawaran Rp 25,977 miliar.
Peserta Tender: Diikuti oleh 51 perusahaan peserta tender, namun hanya PT Sanur Jaya Utama yang tercatat mengajukan harga penawaran resmi.
Konsultan Pendukung: Dampingi oleh konsultan perencana PT Arci Pratama Konsultan (Rp 1,821 miliar) serta konsultan pengawas CV Archilive Indonesia (Rp 1,079 miliar).
Gabriel Goa menyatakan dukungan penuh kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tetap bekerja secara jujur dan berintegritas tanpa tekanan dari pihak mana pun. Ia juga meminta insan pers dan media massa ikut mengawal secara ketat penggunaan uang rakyat pada proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
