KPU Kota Denpasar Cegah Tindak Pidana Korupsi

 KPU Kota Denpasar Cegah Tindak Pidana Korupsi

Foto: Kegiatan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

Digiqole Ad

Letternews.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar berkomitmen untuk mencegah tindak pidana korupsi dan terus berusaha meningkatkan kualitas SDM dari sisi integritas dan indepedensi.

Hal tersebut ditunjukan lewat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan di Aula lantai III KPU Kota Denpasar, Selasa (15/3/2022).

Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya mengatakan, bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas dan transparan. Pemilu berintegritas menjadi tantangan penyelenggaraan pemilu. Hal ini tergambar misalnya dari beberapa putusan DKPP.

BACA JUGA:  Problematika Hukum Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2019

“Karenanya penting bagi jajaran penyelenggara pemilu untuk memahami ketentuan terkait benturan kepentingan beserta Batasan-batasannya sebagai pedoman dalam menjalankan regulasi kepemiluan pada saat tahapan dimulai,” ujar dia

Arsa Jaya berharap penanganan benturan kepentingan harus menjadi perhatian serius. Dan agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat positif bagi pengembngan integritas SDM dan pencegahan korupsi di KPU Kota Denpasar.

“Apalagi menjelang tahapan Pemilu 2024. Mari ikhtiar untuk tidak terlibat dalam gratifikasi dan mampu mengendalikan potensi-potensi yang akan mengarah ke benturan kepentingan,” tegasnya.

BACA JUGA:  Eks Kadisbud Denpasar Dituntut 4 Tahun Penjara

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Subro Mulissyi selaku anggota Divisi Hukum dan Pengawasan yang mengampu penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU.

Diketahui, dari sisi regulasi, KPU sebenarnya telah memiliki Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU.

KPU Denpasar juga telah membentuk Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Satgas SPIP), Tim Zona Integritas dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Namun demikian dirasa penting untuk memahami lebih dalam dan detail terkait pengaturan tentang benturan kepentingan beserta konflik kepentingan. Dan diakhir kegiatan dilakukan penandatanganan pernyataan bebas benturan kepentingan.

BACA JUGA:  Terkait Pelaksanaan PPKM Level 3 Ini Penjelasan Wagub Cok Ace Kondisi Bali 

Kegiatan ini diikuti Komisioner KPU Kota Denpasar, Sekretaris, Para Kasubag, Bendahara Pengeluaran dan semua staff KPU Kota Denpasar.

(LN/RLS)

.
Digiqole Ad
Bagikan: