02 November 2026
20:08 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 difokuskan penuh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna ke-56 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (30/10/2026).
Rapat paripurna strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, serta dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan jajaran anggota dewan terhormat.
Dalam pemaparannya, Gubernur Koster mengapresiasi seluruh masukan konstruktif dari fraksi-fraksi dewan. Ia menekankan bahwa APBD adalah instrumen fiskal krusial yang harus dialokasikan secara terukur dan berkesinambungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas daerah.
“Pendapatan daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 dirancang sebesar lebih dari Rp5,7 triliun, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai lebih dari Rp4,5 triliun. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk tidak menjadikan peningkatan beban pajak dan retribusi sebagai langkah utama, melainkan mengutamakan perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi potensi pendapatan yang belum tergarap,” tegas Gubernur Koster di Denpasar, Jumat (30/10/2026).
Gubernur Koster merinci bahwa struktur belanja RAPBD 2027 diprioritaskan untuk pemenuhan mandatory spending serta program berdampak jangka panjang:
Sektor Pendidikan & Kesehatan: Penganggaran difokuskan untuk pembayaran tunjangan guru, pembangunan unit sekolah baru, serta penguatan layanan kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif guna menekan biaya kuratif.
Penguatan Desa Adat: Pemprov Bali mempertahankan alokasi dana hibah sebesar Rp300 juta per desa adat untuk mendukung aspek Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, dengan penyerahan rincian teknis kepada otonomi masing-masing desa adat.
Isu Strategis Daerah: Gubernur Koster turut merespons evaluasi terkait antrean BBM dan penanganan titik kemacetan melalui percepatan integrasi moda transportasi publik serta koordinasi lintas sektor yang lebih ketat.
Kebijakan Pengupahan: Pemprov Bali telah menugaskan tim khusus untuk mengkaji penetapan upah minimum berdasarkan parameter Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan keberlangsungan dunia usaha.
Melalui sinergi erat antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Bali optimistis RAPBD Semesta Berencana 2027 akan menjadi instrumen anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh krama Bali.
Pemerintahaan
Pemerintahaan
