Gubernur Koster Siap Kawal GovTech: Bali Jadi Pionir Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan AI
Foto: Gubernur Bali Wayan Koster siap kawal percepatan transformasi digital melalui DPI dan AI. Bali ditargetkan jadi lokasi uji coba digitalisasi bansos berbasis data akurat.
DENPASAR, Letternews.net – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI). Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas pelayanan publik di Pulau Dewata.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026). Ia menekankan bahwa teknologi digital kini menjadi enabler utama dalam mewujudkan program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Bali Jadi Lokasi Uji Coba Digitalisasi Bansos
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jend. TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan, menjelaskan bahwa sesuai Perpres No. 83 Tahun 2025, integrasi DPI—yang meliputi identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data—akan menjadi tulang punggung baru birokrasi Indonesia.
Bali diharapkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos). Dengan sistem on-demand (pendaftaran terbuka) yang didukung AI, kesalahan data penerima (inklusi dan eksklusi) dapat diminimalisir secara signifikan.
“Melalui DPI dan AI, kita dapat mengetahui secara nyata masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, seperti PKH, secara transparan dan akuntabel,” ungkap Gubernur Koster.
Perizinan Berusaha dan Efisiensi Anggaran
Selain urusan sosial, transformasi digital ini akan menyentuh sektor perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) yang lebih terintegrasi. Hal ini sejalan dengan keinginan Gubernur Koster untuk terus meningkatkan daya tarik investasi dan infrastruktur Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
“Kami memprioritaskan pembangunan infrastruktur Bali agar tetap menjadi pilihan utama wisatawan. Dukungan digitalisasi ini akan memperkuat efisiensi belanja negara melalui E-Katalog serta meningkatkan kualitas penerimaan negara,” tambahnya.
Target Nasional Oktober 2026
Program ambisius ini ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Secara nasional, pemerintah menargetkan sebanyak 200 hingga 250 juta penduduk Indonesia sudah terintegrasi dalam sistem digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI.
Gubernur Koster mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk bersinergi menyukseskan program ini, demi mewujudkan visi pembangunan Bali yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.
Editor: Rudi.
