Bupati Jembrana Buka Muskab IV BKS-LPD: Sukseskan Program Subsidi Pembiayaan Pekerja Migran
Foto: Bupati Jembrana Kembang Hartawan resmi membuka Muskab IV BKS-LPD. LPD diajak berkolaborasi menyalurkan kredit talangan PMI tanpa bunga dan tanpa jaminan.
JEMBRANA, Letternews.net – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus bergerak cepat dalam memperkuat perekonomian berbasis adat sekaligus memperluas lapangan kerja bagi warganya. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, saat membuka secara resmi Musyawarah Kabupaten (Muskab) IV Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Jembrana yang digelar di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Senin (18/5/2026).
Di hadapan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jembrana, Bupati Kembang Hartawan menekankan bahwa tantangan ekonomi modern menuntut LPD untuk melakukan transformasi pelayanan yang fundamental. Menurutnya, di era digital saat ini, daya saing sebuah lembaga keuangan tidak lagi semata-mata diukur dari murahnya suku bunga.
“Daya saing LPD saat ini bergeser pada aspek rasa aman, kenyamanan nasabah, serta kecepatan pelayanan yang prima. LPD harus mampu tanggap, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan situasi, baik di tingkat daerah, regional, hingga internasional,” tegas Bupati Kembang Hartawan dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bupati mendorong LPD untuk mengambil peran strategis sebagai mitra utama dalam menyukseskan program prioritas Pemkab Jembrana. Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah penyaluran Dana Talangan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jembrana. Program prorakyat ini dikemas dengan skema luar biasa: disubsidi penuh oleh pemerintah sehingga tanpa bunga dan tanpa jaminan.
“Saya berharap LPD menjadi garda terdepan yang bekerja sama dengan Pemkab Jembrana untuk menyalurkan kredit talangan PMI ini. Ini adalah wujud nyata bahwa LPD benar-benar hadir untuk meringankan beban krama (warga) adat. Jangan sampai ada masyarakat kita yang batal mengubah nasib di luar negeri hanya karena terkendala biaya keberangkatan,” cetus Bupati Kembang.
Merespons instruksi dan tantangan tersebut, Ketua BKS-LPD Kabupaten Jembrana, I Kadek Arnaya, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran LPD di Bumi Makepung untuk mengawal dan menyukseskan program tersebut. Kadek Arnaya optimis komitmen ini dapat berjalan optimal mengingat Jembrana memiliki modal sosial dan infrastruktur keuangan adat yang sangat solid. Saat ini, tercatat ada 64 LPD yang aktif dengan dukungan 407 karyawan yang tersebar di seluruh desa adat se-Kabupaten Jembrana.
Kadek Arnaya memaparkan bahwa pelaksanaan Muskab IV tahun 2026 ini berjalan di atas koridor regulasi yang kuat, yakni mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Pasal 48 ayat 2) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKS-LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.
Menyelaraskan diri dengan visi pemerintah daerah, Muskab IV kali ini mengusung tema yang visioner: “Melalui MUSKAB BKS-LPD Kabupaten Jembrana Kita Tingkatkan Persatuan dan Kebersamaan untuk Memperkuat Peran dan Fungsi LPD dalam Memperkuat Ekonomi Adat untuk Kesejahteraan Krama Desa.”
Di akhir laporannya, Kadek Arnaya menyampaikan apresiasi tertinggi atas keberpihakan Pemkab Jembrana terhadap eksistensi lembaga keuangan adat. “Terima kasih atas segala dukungan, masukan, dan saran dari Bapak Bupati Jembrana. Lewat sinergi konkret seperti kredit talangan PMI tanpa bunga dan tanpa jaminan ini, kami optimis LPD akan semakin kuat, tepercaya, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jembrana,” pungkasnya.
Editor: Rudi.
