Abdullah Rasyid: Kunci Kepercayaan Publik Kemenimipas Ada pada Kedisiplinan dan Kejujuran Aparatur
Foto: Kemenimipas Abdullah Rasyid tegaskan integritas pegawai sebagai fondasi utama reformasi birokrasi 2026 demi layanan publik yang jujur dan profesional.
JAKARTA, Letternews.net – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi memulai tahun 2026 dengan visi besar reformasi birokrasi yang lebih membumi. Melampaui seremoni administratif, penguatan integritas seluruh jajaran kini diletakkan sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang nyata kepada masyarakat.
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., menyatakan bahwa tantangan terbesar institusi saat ini bukanlah kecanggihan sistem digital, melainkan pembuktian komitmen para aparatur di lapangan.
“Pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya dengan sistem yang canggih, tetapi juga membutuhkan aparatur yang jujur, disiplin, dan memiliki semangat melayani. Integritas pegawai harus menjadi fondasi utama,” tegas Abdullah Rasyid, Selasa (31/3/2026).
Menjawab Tantangan Publik Melalui 15 Program Aksi Tahun ini, Kemenimipas memfokuskan energi pada pelaksanaan 15 Program Aksi yang mencakup penguatan layanan imigrasi, reformasi sistem pemasyarakatan, hingga peningkatan pengawasan ketat. Abdullah Rasyid mengingatkan agar seluruh perjanjian kinerja yang telah diteken harus berdampak langsung pada kecepatan dan transparansi layanan.
Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis. Oleh karena itu, profesionalisme pegawai harus menjadi jawaban atas tuntutan pelayanan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Kepercayaan publik menjadi modal terbesar Kemenimipas. Jika pelayanan baik, cepat, dan bersih, maka citra institusi juga akan semakin kuat,” tambahnya.
Instruksi bagi Kantor Wilayah dan UPT Dalam arahannya, Abdullah Rasyid mendorong seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT)—mulai dari Lapas, Rutan, hingga Kantor Imigrasi—untuk tidak terjebak dalam seremoni dokumen semata. Ia meminta penguatan pengawasan internal diperketat dan pemanfaatan teknologi dioptimalkan guna menutup celah penyimpangan.
Momentum tahun 2026 ini diharapkan menjadi titik balik bagi Kemenimipas untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan transformasi budaya kerja yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
Editor: Rudi.
