Bahas KUA-PPAS 2027, DPRD Denpasar Soroti Target PAD Rp2,1 Triliun dan Anggaran Pendidikan

DENPASAR, Letternews.net – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar bersama Pemerintah Kota Denpasar menggelar rapat kerja guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat kerja tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (23/7/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua I IB Yoga Adi Putra dan Wakil Ketua III Made Oka Cahyadi Wiguna. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, bersama jajaran pimpinan OPD.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede memberikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemkot Denpasar menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2027. Namun, pihak legislatif memberikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi sektor pendidikan.

“Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 dirancang sebesar Rp2,14 triliun lebih. Kami berharap target tersebut disusun berdasarkan capaian realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya serta mengoptimalkan potensi yang ada,” ujar I Gusti Ngurah Gede.

[irp]

Soroti Target PAD dan Pemeliharaan Sarana Sekolah

DPRD mempertanyakan target pendapatan 2027 yang dirancang mengalami penurunan, padahal realisasi pendapatan daerah tahun 2025 lalu berhasil melampaui target.

Selain masalah PAD, DPRD Denpasar mendorong Disdikpora Kota Denpasar untuk mengkaji peningkatan alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah negeri. Langkah ini dinilai penting agar pemenuhan fasilitas belajar tidak membebankan orang tua murid.

Beberapa poin krusial yang dibahas dalam rapat kerja KUA-PPAS 2027 meliputi:

• Target PAD 2027: Dirancang sebesar Rp2,14 triliun lebih dengan dorongan optimalisasi dari sektor potensi pajak dan retribusi.

• Fasilitas Pendidikan: Peningkatan anggaran pemeliharaan sarana prasarana sekolah untuk meringankan beban finansial masyarakat.

• Prinsip Tata Kelola: Penyusunan APBD wajib taat asas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

[irp]

Tanggapan Pemkot Denpasar

Menanggapi masukan Dewan, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menjelaskan bahwa target PAD Rp2,14 triliun disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi, pemetaan potensi objek pajak, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Terkait anggaran pendidikan, Sekda menegaskan pemenuhan sarana sekolah terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas.

“Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta hasil pemetaan kebutuhan pada masing-masing satuan pendidikan,” jelas Eddy Mulya.

Editor: Rudi