04 November 2026
18:17 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat membentengi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Pemenuhan dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7/2026).
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan krusial penetapan luasan LP2B Provinsi Bali sebesar 56.098,76 hektare. Angka ini setara dengan 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Bali Tahun 2024, sehingga berhasil melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen.
“Komitmen seluruh pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan. Langkah ini adalah kunci mewujudkan ketahanan pangan Bali sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan produktif,” tegas Gubernur Wayan Koster.
[irp]
Berdasarkan kesepakatan bersama, Kabupaten Tabanan menjadi daerah dengan alokasi LP2B terluas di Bali. Hal ini selaras dengan posisinya sebagai lumbung beras Pulau Dewata.
Sebaran luasan LP2B yang disepakati meliputi:
Kabupaten Tabanan: 16.936,23 hektare
Kabupaten Gianyar: 7.651,93 hektare
Kabupaten Buleleng: 7.233,54 hektare
Kabupaten Badung: 6.922,41 hektare
Kabupaten Jembrana: 6.203,28 hektare
Kabupaten Karangasem: 5.479,23 hektare
Kabupaten Klungkung: 2.942,34 hektare
Kabupaten Bangli: 1.764,54 hektare
Kota Denpasar: 965,26 hektare
Penetapan LP2B ini sekaligus menjadi tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Mendagri mengenai percepatan perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan.
[irp]
Selain menetapkan kawasan sawah dilindungi, rapat rakor juga membahas dua agenda strategis daerah lainnya:
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Dr. drh. Luh Ayu Aryani, memaparkan bahwa hingga 22 Juli 2026, pendaftar Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) mencapai 363.247 KK (28,11% dari sasaran 1,29 juta KK). Dari hasil verifikasi sementara:
Program BPNT: Dari 355.500 pendaftar, sebanyak 133.662 KK (37,60%) dinyatakan berpotensi layak menerima bantuan.
Program PKH: Dari 344.206 pendaftar, sebanyak 50.404 KK (14,64%) berpotensi layak.
Kabupaten Bangli dan Jembrana tercatat sebagai daerah dengan persentase pendaftaran Bansos tertinggi.
[irp]
Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, melaporkan bahwa progres Sensus Ekonomi 2026 di Bali telah mencapai 60,89 persen (1.039.662 responden). Gubernur Koster mendorong percepatan pendataan ini karena hasilnya menjadi pemetaan krusial untuk transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Editor: Rudi
