Sentil Anggaran ITB, Haposan Napitupulu: Kampus Dituntut Cetak Insinyur atau Cari Uang?

JAKARTA, Letternews.net – Pernyataan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Tatacipta Dirgantara, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI memicu sorotan tajam terkait arah kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Data terbaru menunjukkan dukungan APBN terhadap operasional ITB pada 2024 hanya menyentuh angka 18 persen. Sebanyak 26 persen bersumber dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, sementara 56 persen sisanya wajib dicari secara mandiri oleh pihak kampus melalui kerja sama industri, riset, dan konsultansi.

Pengamat kebijakan publik, Haposan Napitupulu, Ph.D., menilai kondisi ini membuat perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia memikul dua beban berat sekaligus.

“Pagi mencetak insinyur, sore mencari uang. Kalau kampus terus diminta mencari uang sendiri, jangan heran jika para rektor nanti lebih fasih membaca laporan arus kas daripada jurnal ilmiah,” tegas Haposan Napitupulu dalam catatannya dari Boston, Minggu (2/8/2026).

[irp]

Pentingnya Keseimbangan Antara Program Sosial dan Investasi Riset

Haposan membandingkan porsi pembiayaan pendidikan tinggi Indonesia dengan negara tetangga dan negara maju:

• Malaysia: Pemerintah membiayai sekitar 45 persen kebutuhan operasional universitas negeri.

• Tiongkok: Negara menggelontorkan 70 hingga 80 persen dana publik untuk universitas sebagai strategi industrialisasi jangka panjang.

Di sisi lain, ruang fiskal negara saat ini banyak terserap untuk program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Haposan menyarankan agar program MBG dievaluasi dengan memfokuskan porsi utamanya ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) agar tercipta efisiensi anggaran (opportunity cost).

[irp]

Langkah Solutif untuk Masa Depan Perguruan Tinggi

Untuk mengatasi krisis pendanaan riset di perguruan tinggi, beberapa opsi kebijakan realistis yang dapat ditempuh pemerintah meliputi:

• Target APBN Bertahap: Meningkatkan porsi APBN untuk perguruan tinggi riset hingga 30–40 persen dalam 5–10 tahun ke depan.

• Ekspansi Matching Fund: Melipatgandakan setiap dana riset yang diinvestasikan sektor swasta ke kampus.

• Penguatan Endowment Fund: Membentuk dan mengelola dana abadi universitas secara profesional.

• Insentif Pajak Industri: Memberikan pemotongan pajak bagi perusahaan yang mendanai riset dan pengembangan (R&D) di universitas.

Haposan menegaskan bahwa negara maju tidak hanya dibangun oleh masyarakat yang sekadar kenyang, melainkan oleh SDM terdidik yang didukung oleh ekosistem universitas dan laboratorium yang kuat.

Editor: Rudi