03 November 2026
08:35 WITA
KLUNGKUNG, Letternews.net — Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menggenjot penerimaan negara resmi menyasar “Surga Wisata” Nusa Penida. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar edukasi dan pengawasan wajib pajak bersama pada Senin (11/5/2026).
Langkah strategis ini merupakan implementasi dari kerja sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) guna memastikan fasilitas publik di kawasan wisata internasional tersebut dapat terbangun dengan maksimal.
[irp]
Bupati Klungkung, I Made Satria, dalam arahannya memberikan teguran halus namun tegas kepada para pelaku usaha di Nusa Penida. Ia mengingatkan bahwa tambahan 10% Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dibayarkan tamu adalah hak negara, bukan milik pengusaha.
“Uang 10% itu adalah titipan tamu saat check-in atau makan di restoran untuk membiayai pembangunan di Nusa Penida. Menahan uang titipan ini berarti tidak amanah terhadap tamu, dan secara langsung menghambat kemajuan ‘rumah’ kita sendiri,” tegas Bupati Satria di hadapan 30 perwakilan wajib pajak dan perbekel se-Kecamatan Nusa Penida.
[irp]
Bupati mengungkapkan fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Nusa Penida saat ini baru menyentuh angka 67%. Artinya, masih ada 33% potensi pajak daerah yang belum masuk ke kas daerah untuk menggerakkan roda APBD.
Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menambahkan bahwa Nusa Penida sebagai destinasi dunia membutuhkan biaya besar untuk infrastruktur seperti jalan umum, air bersih, pengelolaan sampah, hingga penataan pelabuhan. “Sumber pembiayaannya jelas, yakni dari pajak hotel/restoran untuk daerah (PAD) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kas negara,” jelasnya.
[irp]
Kegiatan tidak hanya berhenti pada edukasi di dalam ruangan. Forkopimda dan tim pajak langsung turun ke lapangan mengunjungi lokasi usaha sekaligus memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada wajib pajak baru. Langkah jemput bola ini diharapkan dapat mempersempit celah kebocoran pajak secara berkelanjutan di seluruh wilayah Bali.
Editor: Rudi.
