03 November 2026
14:45 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapan penuh untuk memacu akselerasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Komitmen strategis ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut turut membahas agenda krusial, yakni rencana kunjungan kerja (kunker) Presiden RI pada Juli mendatang. Kepala Negara dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di dua wilayah utama, yaitu Surabaya dan Bali.
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya karena Pulau Dewata dipilih menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem modern ini.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” tegas Gubernur Koster.
[irp]
Menindaklanjuti arahan pusat, Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya telah merancang sejumlah tahapan pelaksanaan. Namun, Koster tidak menampik bahwa capaian indikator jumlah pendaftar di Bali sejauh ini masih belum memuaskan akibat padatnya kalender keagamaan lokal.
“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ungkapnya optimis.
Mengingat luas wilayah Bali yang relatif kecil, Gubernur Koster memasang target tinggi agar seluruh proses pendaftaran bansos digital ini dapat rampung paling lambat pada akhir Juli 2026. Guna memuluskan target tersebut, ia mengharapkan dukungan optimal dari agen pendamping dalam jumlah memadai agar mampu menyisir masyarakat hingga ke tingkat banjar dengan lebih cepat.
[irp]
Keseriusan Pemprov Bali dalam mengawal kebijakan ini mendapat respons positif dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta seluruh kepala daerah dari 43 kabupaten/kota terpilih untuk menjaga kekompakan agar target migrasi data ini segera tercapai.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujar Luhut sembari memberikan apresiasi khusus atas komitmen yang ditunjukkan oleh Provinsi Bali.
Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa transformasi ini berbasis pada pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Langkah percepatan perlindungan sosial (perlinsos) ini digadang-gadang akan menjadi cikal bakal dari integrasi besar Government Technology (GovTech) di Indonesia.
Selain Luhut dan Tito, rakor ini juga dihadiri oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Editor: Rudi
