03 November 2026
07:48 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon PK I Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dan Pemohon PK II Gubernur Jawa Timur dalam perkara gugatan pengelolaan Sungai Brantas. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan kasasi dan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mewajibkan pemerintah mengambil langkah konkret pemulihan sungai dari pencemaran.
[irp]
Putusan PK tersebut diketok oleh Majelis PK yang diketuai oleh I Gusti Agung Sumanatha, dan diberitahukan pada Kamis (2/10).
“Mengadili, menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I Menteri PUPR Republik Indonesia dan Pemohon Peninjauan Kembali II Gubernur Jawa Timur Tersebut,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari laman Direktori Putusan MA, Senin (3/11/2025).
[irp]
Gugatan perdata ini diajukan sejak 2019 oleh LSM Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) menyusul kasus kematian ikan massal dan pencemaran berat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.
Dalam pertimbangannya, Majelis PK menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya (Judex Juris). Majelis bahkan menyoroti fakta bahwa laporan dan pemberitaan kematian ikan massal di DAS Brantas sudah terjadi sejak tahun 2011 hingga 2018, namun pemerintah tidak ada penindakan terhadap pelaku pencemaran.
Bukti regulasi pengelolaan sungai yang ada (seperti Permen PUPR 2015 dan SK Gubernur Jatim 2014) dinilai tidak berdampak signifikan. “Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” bunyi pertimbangan putusan.
[irp]
Dengan ditolaknya PK ini, pemerintah wajib melaksanakan poin putusan pengadilan yang bersifat eksekutorial. Beberapa poin utamanya meliputi:
Putusan ini menjadi kemenangan penting bagi lingkungan hidup dan preseden bagi gugatan serupa di Indonesia.
Editor: Rudi.
