Menjadi Pemimpin Tanpa Kehilangan Jati Diri: Diskusi Panel MDA Bali Kupas Tuntas Peran Perempuan di Ruang Publik

DENPASAR, Letternews.net – Dalam rangka menggali potensi sekaligus menegaskan eksistensi perempuan di era modern, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali siap menggelar diskusi santai bertajuk “Perempuan Bali dalam Ruang Publik: Wujud Harmoni dalam Kesetaraan, Adat, Budaya, Tradisi Berbasis Hindu”. Kegiatan strategis yang dikemas dalam bentuk diskusi panel interaktif ini akan dilaksanakan secara luring pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Gedung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, mulai pukul 08.30 WITA hingga selesai.

Diskusi ini dilatarbelakangi oleh dinamika posisi perempuan Bali masa kini. Di satu sisi, mereka dituntut konsisten menjaga kelestarian nilai adat, tradisi, dan spiritualitas Hindu. Di sisi lain, perempuan Bali kian aktif dan progresif mengambil peran di panggung publik, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hingga gerakan sosial kemasyarakatan.

Ketua Panitia Kegiatan, I Gusti Ayu Diah Yuniti, menjelaskan bahwa agenda ini penting menjadi ruang refleksi bersama. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif bahwa tuntutan kesetaraan gender di era modern sesungguhnya dapat berjalan selaras dan harmonis dengan nilai-nilai tradisional Bali. Kesetaraan dalam konteks ini berlandaskan pada dasar etis ajaran Hindu seperti dharma, Tri Hita Karana, tat twam asi, serta semangat ngayah untuk menciptakan relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

“Kami ingin merumuskan gagasan strategis untuk memperkuat peran perempuan Bali di ruang publik, memberikan ruang akses dan penghargaan yang adil, tanpa sedikit pun mengikis identitas budaya serta spiritualitas Hindu yang menjadi akar jati diri mereka,” ungkap I Gusti Ayu Diah Yuniti.

Acara yang diperkirakan akan dihadiri oleh 60 peserta ini menyasar elemen-elemen krusial dalam struktur adat Bali, di antaranya Prajuru MDA Bali, Pakis (Paiketan Krama Istri) MDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Yowana, MDA Istri Provinsi Bali, hingga Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI). Agenda ini juga dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Ida Pangelingsir Bandesa Agung yang sekaligus memimpin doa (Pangrastiti).

Dua narasumber kompeten dipastikan hadir untuk memantik jalannya diskusi yang dipandu oleh moderator Ni Luh Putu Nilawati, S.H., M.H. Materi pertama mengenai “Perempuan Bali di Panggung Publik: Bagaimana Menjadi Pemimpin Perubahan tanpa Kehilangan Jati Diri Budaya?” akan dibedah oleh tokoh perempuan sekaligus akademisi/praktisi, Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H.

Sementara materi kedua yang menyoroti “Perempuan Bali dalam Balutan Adat dan Agama: Bagaimana Kesetaraan Gender Selaras dengan Budaya, Tradisi, dan Nilai-Nilai Hindu?” akan dipaparkan secara mendalam oleh Dr. Drs. I Gusti Made Ngurah, M.Si.

Melalui diskusi interaktif, tanya jawab, serta penyampaian refleksi dari para peserta, luaran (output) utama yang ditargetkan dari program ini adalah tersusunnya catatan rekomendasi konkret. Rekomendasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai acuan bersama untuk mendorong partisipasi aktif perempuan Bali dalam ruang publik dan pengambilan keputusan secara harmonis, berkeadilan, serta tetap kokoh menjaga keberlanjutan adat dan tradisi di Pulau Dewata.

Editor: Rudi.