04 November 2026
19:41 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan, di mana indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan menembus 93,61 persen.
Pencapaian ini meningkat dibandingkan SNLIK 2025 (literasi 66,64% dan inklusi 92,74%), sekaligus berhasil melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029 lebih cepat dari perkiraan.
[irp]
Pengumuman ini disampaikan secara bersama oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
“Hasil SNLIK 2026 menjadi rujukan utama dalam menyusun kebijakan dan program literasi serta inklusi keuangan yang tepat sasaran, demi mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Friderica Widyasari Dewi.
[irp]
Berdasarkan pemetaan wilayah di 38 provinsi yang mencakup 75.000 responden, Provinsi Bali berhasil menempati posisi tiga besar nasional untuk tingkat pemahaman keuangan masyarakat.
Peringkat tiga provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi meliputi:
DKI Jakarta: 84,01 persen
Kalimantan Selatan: 79,69 persen
Bali: 78,77 persen
[irp]
Sementara itu, posisi puncak indeks inklusi keuangan (penggunaan produk/layanan jasa keuangan) diraih oleh DKI Jakarta (99,74%), DI Yogyakarta (98,74%), dan Kepulauan Riau (98,43%). Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional.
Hasil SNLIK 2026 yang untuk pertama kalinya melibatkan LPS secara penuh ini menemukan bahwa 62,51 persen pemilik rekening sudah mengetahui simpanannya dijamin. Namun, baru 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga penjaminnya. Sementara untuk penjaminan polis asuransi, tingkat pengetahuan publik baru mencapai 12,47 persen.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, OJK, LPS, dan BPS akan makin memprioritaskan edukasi terarah bagi segmen perdesaan, kelompok usia muda (15–17 tahun) dan lansia, warga berpendidikan SMP ke bawah, serta kelompok pekerja seperti petani, nelayan, dan pelajar.
Editor: Rudi
