22 September 2026
04:37 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam beberapa tahun terakhir ini patut diacungi jempol. Di bawah komando Jaksa Agung, institusi Korps Adhyaksa dinilai sangat trengginas, berani, dan tanpa pandang bulu dalam menyikat berbagai kasus mega korupsi di tanah air. Namun, kegemilangan prestasi tersebut kini dibayangi oleh sebuah ironi hukum pidana umum: kegagalan mengeksekusi Silfester Matutina yang telah divonis 1,5 tahun penjara.
Hingga pertengahan tahun 2026 ini, alasan klasik yang terus dikemukakan ke publik adalah sosok Silfester belum ditemukan, dan tim intelijen kejaksaan masih terus melakukan pencarian di lapangan.
[irp]
Alasan hilangnya sang buron dirasa sangat janggal dan menjadi anomali besar bagi publik hukum. Sejak era Jaksa Agung Basrief Arief, Kejaksaan RI dikenal telah memiliki perangkat teknologi penyadapan mutakhir yang diklaim jauh lebih canggih dibandingkan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Logikanya, kecanggihan teknologi intelijen tersebut mampu melacak posisi target hingga ke titik koordinat terkecil. Melalui sistem ini, seorang buron seharusnya diibaratkan seperti ikan di dalam kolam yang tinggal diserok dengan mudah. Bahkan, melalui pengadaan alat pelacak terbaru yang jauh lebih mutakhir, posisi buronan dianalogikan sudah seperti ikan di atas talenan yang tinggal dipotong lalu digoreng.
Namun, realitasnya kontras. Silfester yang posisinya secara teknologis seharusnya sudah berada di “atas talenan” tetap saja gagal dihadirkan oleh tim intelijen untuk diserahkan kepada jaksa eksekutor. Kondisi ini berbanding terbalik dengan rilis keberhasilan Tim Tangkap Buron (Tabur) Jamintel yang hampir setiap pekan mempublikasikan penangkapan buronan di berbagai penjuru wilayah Indonesia.
[irp]
Ketidakberdayaan sistem pelacakan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mulai berspekulasi mengenai kekuatan non-teknis atau “kartu as” apa yang dimiliki oleh Silfester, sehingga alat-alat canggih bernilai miliaran rupiah milik negara tersebut mendadak lumpuh dan tidak berfungsi.
Jangan sampai tren opini positif dan tingkat kepercayaan tinggi masyarakat yang telah diraih susah payah oleh jajaran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, harus dikorbankan dan luntur begitu saja demi melindungi satu orang individu.
Sosok Silfester kini ibarat “tulang yang mengganjal di tenggorokan” institusi Kejaksaan Agung. Jika tidak segera dicabut, noda ini akan terus menggerogoti kredibilitas penegakan hukum pidana. Tanggung jawab penuh untuk menuntaskan polemik ini kini berada mutlak di bawah pundak jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Publik menunggu ketegasan nyata demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan.
Editor: Rudi
