04 November 2026
19:41 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang beredar luas di media sosial mengenai penambahan ribuan armada taksi listrik di Pulau Dewata. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, menegaskan bahwa informasi adanya penambahan 3.000 hingga 10.000 taksi listrik baru adalah TIDAK BENAR.
Klarifikasi ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Daerah Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sesuai Pergub Nomor 48 Tahun 2019.
[irp]
Mudarta menjelaskan, strategi pemerintah memang mendorong elektrifikasi armada taksi secara bertahap. Hal ini merujuk pada Surat Dinas Perhubungan Nomor B.16.000/2162/AKT.JALAN/DISHUB yang mewajibkan seluruh peremajaan armada taksi menggunakan KBLBB mulai 1 Januari 2026.
“Strateginya bukan menambah unit baru, melainkan mengganti armada taksi berbahan bakar minyak yang sudah habis umur kendaraannya dengan kendaraan listrik. Ini dilakukan sesuai rencana bisnis masing-masing perusahaan atau koperasi,” jelasnya dalam rilis resmi, Senin (23/2).
[irp]
Terkait kuota, Dishub Bali memastikan jumlah taksi yang beroperasi di Bali masih mengacu pada kajian tahun 2015, yakni sebanyak 3.500 unit. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan tidak pernah menerbitkan kuota tambahan di luar angka tersebut.
Bagi badan usaha baru yang berminat masuk ke industri angkutan taksi, Dishub mendorong agar mereka melakukan kerja sama dengan perusahaan taksi yang sudah memiliki izin resmi dan tetap berada dalam batasan kuota yang ada.
“Kami juga menekankan agar setiap operasional angkutan tetap memberdayakan sumber daya dan tenaga kerja lokal masyarakat Bali,” tambahnya.
[irp]
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan angkutan taksi berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Langkah elektrifikasi ini murni bertujuan untuk mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil menuju energi bersih, bukan untuk membanjiri jalanan Bali dengan armada baru secara tidak terkontrol.
Masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya dan tetap memantau kanal informasi resmi Pemerintah Provinsi Bali.
Editor: Rudi.
