02 November 2026
23:52 WITA
JEMBRANA, Letternews.net – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mematangkan langkah strategis untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital yang masif. Langkah ini dibahas secara mendalam dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Optimalisasi PAD di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana, Selasa (19/5/2026).
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana bersama Wakil Bupati Jembrana. Forum ini juga dihadiri oleh Kapolres Jembrana, Sekretaris Daerah (Sekda), perwakilan Kejaksaan Negeri, serta Ketua Bank BPD Bali Cabang Negara.
Dalam arahannya, Bupati Jembrana meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk keluar dari zona nyaman dan aktif melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi pendapatan daerah. Kendati demikian, Bupati mengingatkan agar perluasan wajib pajak dilakukan secara humanis.
“Inovasi digitalisasi adalah kunci. Namun, saya ingatkan kepada seluruh tim agar upaya peningkatan PAD ini dilakukan secara bijak. Jangan sampai langkah-langkah yang kita ambil justru memberatkan masyarakat kecil,” tegas Bupati Jembrana.
[irp]
Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama TP2DD, Pemkab Jembrana menepis keterbatasan fiskal dengan mengimplementasikan tiga klaster program utama:
BPKAD Jembrana proaktif mengirim ASN untuk mengikuti Pelatihan Pemeriksa dan Pelatihan Penggalian Potensi Pajak di bawah Kementerian Keuangan RI. Langkah ini diperkuat dengan rencana pelatihan Penilai Pajak dan Juru Sita pada Agustus 2026, serta menjalin kerja sama pembibitan lulusan STAN.
Selain itu, perluasan database Wajib Pajak (WP) baru di sektor hotel, restoran, hiburan, dan reklame kini gencar dilakukan melalui Surat Edaran resmi.
Pemkab Jembrana mulai menguji coba pemasangan Electronic Finance Device (EFD) pada hotel dan restoran lewat dukungan CSR BPD Bali Cabang Negara. Sinergi data juga dibangun bersama Polres Jembrana untuk sinkronisasi data kedatangan tamu asing demi transparansi pajak.
Untuk menyasar sektor kendaraan, operasi gabungan dan Samsat Keliling rutin digelar dua kali sebulan, termasuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan bagi seluruh ASN Pemkab Jembrana berdasarkan NIK dan NIP. Sementara untuk PBB-P2, sistem jemput bola langsung ke banjar-banjar telah berjalan sejak April lalu.
E-retribusi parkir Manuver dan Parkir Terminal Penumpang Gilimanuk telah sukses berjalan sejak Februari 2026. Tak hanya itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik pada sejumlah OPD perintis telah mencatat realisasi sebesar Rp44.415.832,- per Mei 2026, yang kini terus diaktivasi secara bertahap ke OPD lainnya.
[irp]
Menatap target triwulan kedua, Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi, memaparkan 6 agenda cepat yang siap dieksekusi guna memperluas ekosistem digital Jembrana:
Menyelenggarakan HLM khusus yang berfokus pada evaluasi dan pengembangan e-Retribusi.
Melakukan penyerahan KKP secara simbolis bagi OPD yang belum mengaktifkannya.
Meluncurkan rencana e-Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengambengan.
Mengimplementasikan e-Retribusi di sejumlah Puskesmas yang belum menerapkan sistem digital.
Memperkuat peran LPD dan Bumdes sebagai penyedia jasa layanan pembayaran daerah berbasis e-link.
Menggandeng Dinas Kominfo untuk menggencarkan sosialisasi pembayaran online melalui video edukasi.
“Melalui sinergi lintas sektor dan digitalisasi yang terintegrasi, Pemkab Jembrana optimis mampu menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat,” pungkas I Gede Gusdiendi.
Editor: Rudi.
