Eksklusif! Bali Jadi Pilot Project Tunggal Digitalisasi Bansos Nasional, Juni Bakal Ditinjau Presiden

 Eksklusif! Bali Jadi Pilot Project Tunggal Digitalisasi Bansos Nasional, Juni Bakal Ditinjau Presiden

Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

DENPASAR, Letternews.net — Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Pemerintah Pusat secara resmi menunjuk Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara penuh di seluruh kabupaten/kotanya. Kepercayaan besar ini disambut dengan langkah cepat melalui pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Kamis (7/5/2026), Sekda Dewa Indra menegaskan bahwa penunjukan ini adalah tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa teknologi mampu memangkas birokrasi dan menjamin bantuan tepat sasaran.

BACA JUGA:  Satu-satunya di Indonesia! Bali Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos dan Kartu Kesejahteraan

Persiapan Matang Menuju Kunjungan Presiden

Program ambisius ini tidak main-main. Pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan berkunjung langsung ke Pulau Dewata untuk meninjau kecepatan dan ketepatan sasaran pelaksanaan bansos digital ini.

“Bali dipercaya sebagai satu entitas karena kita dianggap mampu. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Sebanyak 8.029 agen harus bekerja serius dan maksimal karena ini menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan,” tegas Dewa Indra di hadapan para peserta Bimtek.

Tahapan program saat ini telah memasuki fase krusial, mulai dari pendataan agen, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pelatihan para pelatih (Training of Trainers).

BACA JUGA:  Sinergi Jaga Toleransi, Bupati Made Satria Hadiri Pelantikan Pengurus MUI Klungkung Masa Khidmat 2025-2030

Pangkas 7 Tahapan Menjadi 3: Lebih Cepat & Transparan

Digitalisasi ini membawa transformasi radikal pada sistem perlindungan sosial. Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menjelaskan bahwa sistem baru ini menyederhanakan alur penyaluran dari yang sebelumnya melalui tujuh tahapan manual menjadi hanya tiga tahapan digital.

Penggunaan IKD (KTP Digital) menjadi kunci utama untuk sinkronisasi data penerima dengan database kependudukan nasional, sehingga potensi kebocoran dana dan salah sasaran dapat diminimalisir secara signifikan.

BACA JUGA:  Korupsi Miliaran Dana Komite di SMK Negeri 1 Klungkung, Kepala Sekolah Ditahan

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Layanan Proaktif

Asisten Deputi Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menambahkan bahwa adopsi teknologi termasuk AI dalam layanan publik bertujuan untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien dan proaktif. Dengan sistem elektronik terpadu yang terhubung langsung ke Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan, pemerintah kini dapat memantau pergerakan subsidi hingga ke tangan keluarga penerima manfaat secara real-time.

Editor: Rudi.

.

Bagikan: