04 November 2026
19:37 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Kota Denpasar kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel di Bali. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, menghadiri langsung prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Acara prestisius tersebut dikemas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, pada Senin (8/6/2026). Melalui penyerahan LHP ini, Kota Denpasar secara resmi diumumkan kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
LHP bernilai tinggi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Walikota Jaya Negara dan Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede.
[irp]
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberian opini WTP bukan sekadar formalitas administratif siber. Pemeriksaan ketat yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026.
Ada empat variabel utama yang menjadi indikator penilaian BPK RI:
Kesesuaian Standar: Kepatuhan mutlak terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kecukupan Pengungkapan: Transparansi informasi laporan (full disclosure).
Kepatuhan Hukum: Ketepatan implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Efektivitas Sistem: Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap lini OPD.
“Dengan penyerahan LHP ini, kami berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mewujudkan WTP yang berkualitas,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
[irp]
Merespons capaian gemilang tersebut, Walikota Jaya Negara yang didampingi Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran auditor BPK RI atas bimbingan makronya. Beliau juga berterima kasih atas komitmen kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dukungan legislatif di DPRD Kota Denpasar.
Jaya Negara langsung menginstruksikan seluruh jajaran kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkot Denpasar untuk segera menindaklanjuti beberapa catatan kecil rekomendasi dari BPK melalui konsolidasi internal.
“Raihan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam efisiensi anggaran digital maupun konvensional. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa berkontribusi langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar,” harap Jaya Negara.
[irp]
Senada dengan hal itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, turut memberikan apresiasi mendalam atas rekomendasi yang diberikan BPS dan BPK RI kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Bali. Koster meminta seluruh kepala daerah di Bali untuk disiplin mengawal realisasi anggaran agar tepat sasaran.
“Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan. Kami selalu melaksanakannya dengan kerja keras dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tetapi berdampak nyata pada pemulihan daerah dan kesejahteraan krama,” ucap Gubernur Koster.
Rapat Paripurna berskala provinsi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Anggota DPD RI utusan Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta bupati dan walikota se-Provinsi Bali.
Editor: Rudi.
