21 September 2026
16:08 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Pemerintah Provinsi Bali terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa optimalisasi pelayanan publik berbasis digital menjadi langkah konkret Pemprov Bali dalam memangkas celahPenyimpangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026). Agenda yang digelar atas kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemprov Bali ini diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah beserta pasangan masing-masing, serta dihadiri langsung Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo.
Gubernur Koster menyampaikan dukungan penuh terhadap Gerakan Keluarga Berintegritas yang digagas KPK. Menurutnya, benteng utama pencegahan tindakan koruptif berawal dari lingkungan keluarga sebagai pusat pembentukan etika dan moral.
“Keterlibatan keluarga itu sangat penting dan menjadi kunci pembentukan karakter sejak dini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga untuk selalu memegang teguh kejujuran,” tegas Gubernur Koster.
Di samping penguatan integritas personal, Pemprov Bali telah melakukan langkah reformasi birokrasi secara kelembagaan. Salah satunya melalui penyederhanaan struktur instansi pemerintah dari 49 Perangkat Daerah menjadi 38 Perangkat Daerah.
Pengisian jabatan pimpinan di lingkungan Pemprov Bali juga menerapkan sistem merit secara murni. Kebijakan ini memastikan penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak prestasi tanpa dipungut biaya.
Gubernur Koster menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital dalam sistem layanan publik mampu meminimalisasi interaksi tatap muka yang berpotensi memicu penyimpangan. Namun, ia mengingatkan bahwa secanggih apa pun sistem yang dibangun, faktor keandalan moral SDM tetap menjadi penentu utama.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menggarisbawahi pentingnya menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarga pejabat publik. Pengelolaan keuangan yang bijak dan proporsional menjadi kunci agar anggota keluarga tidak memberikan tekanan finansial berlebih kepada penyelenggara negara.
Pemerintahaan
Pemerintahaan
Pemerintahaan
