14 November 2026
09:37 WITA
BANDUNG, Letternews.net – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) secara resmi melakukan penahanan terhadap dua dari tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 hingga 2025.
Kedua tersangka yang ditahan yakni mantan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu berinisial S serta Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu berinisial I.H.. Penahanan dilakukan usai keduanya menjalani pemeriksaan marathon selama enam jam di Gedung Kejati Jabar, Bandung, Rabu (21/10/2026).
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial A.F. (Sekretaris DPRD) belum memenuhi panggilan penyidik lantaran penasihat hukumnya mengajukan surat keterangan sakit dari dokter serta memohon penundaan pemeriksaan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., membenarkan penetapan dan langkah penahanan penahanan tersangka tersebut.
“Penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka S dan Tersangka I.H. di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung selama 20 hari terhitung sejak 21 Oktober 2026 hingga 9 November 2026 demi kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara,” terang Nur Sricahyawijaya dalam rilis resminya dari Bandung, Rabu (21/10/2026).
Nur Sricahyawijaya membeberkan, kasus ini bermula pada September 2021 saat Ketua DPRD (Tersangka S) secara sepihak berinisiatif menaikkan pagu anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi TA 2022 tanpa dokumen pendukung serta sebelum dilakukannya penilaian resmi (appraisal).
Besaran tunjangan per bulan yang ditetapkan secara sepihak tersebut meliputi:
Tunjangan Perumahan: Ketua DPRD (Rp30 Juta), Wakil Ketua (Rp28,5 Juta), dan Anggota DPRD (Rp27 Juta).
Tunjangan Transportasi: Ketua DPRD (Rp25 Juta), Wakil Ketua (Rp20 Juta), dan Anggota DPRD (Rp17 Juta).
Pada tahun 2023, saat dilakukan evaluasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Latief, Hanif dan Rekan, Sekretaris DPRD (Tersangka A.F.) diduga membuat surat yang ditandatangani Tersangka S dengan menaikkan draf nilai tunjangan sebesar 15% di atas hasil kajian resmi KJPP. Kenaikan 15% tersebut ditujukan untuk mengalokasikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar dibebankan kepada APBD, padahal pajak tersebut secara aturan hukum wajib ditanggung pribadi oleh masing-masing penerima tunjangan.
“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp18.798.515.457,00,” tegas Kasi Penkum Kejati Jabar.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dipersangkakan melanggar pasal berlapis, yakni Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) jo Pasal 18 UU Tipikor (Subsider Pasal 604 KUHP Baru jo Pasal 18 UU Tipikor) dengan ancaman hukuman pidana penjara berat.
