14 November 2026
08:13 WITA
BANDUNG, Letternews.net – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial B.K. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jumat (13/11/2026).
Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Jabar Nomor: PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tanggal 13 November 2026, setelah tersangka B.K. menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik selama kurang lebih enam jam.
Tersangka B.K. dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026, guna mempermudah kelancaran proses penyidikan lebih lanjut.
Selain B.K., penyidik Kejati Jabar juga telah menetapkan tersangka berinisial D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta. Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa D.W.R. pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah, mengingat yang bersangkutan saat ini tengah menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika.
Perkara ini bermula pada tahun 2024 saat UPI melaksanakan proyek CWP-03 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nilai kontrak awal Rp47.165.742.000 yang kemudian mengalami addendum menjadi Rp52.484.000.000 oleh kontraktor pemenang lelang, PT Arkindo.
Dalam pelaksanaannya, tersangka D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan fiktif atau palsu (bodong) atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri mulai dari jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan pembayaran dan retensi tanpa pernah diverifikasi maupun diklarifikasi keabsahannya kepada pihak bank oleh tersangka B.K. selaku PPK sebelum penandatanganan kontrak.
Meski progres fisik pekerjaan di lapangan hanya mencapai bobot 75,34 persen (mengalami deviasi minus sebesar 24,66 persen), tersangka B.K. tetap merealisasikan pencairan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada PT Arkindo. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, perbuatan keduanya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan sangkaan Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
