21 September 2026
20:13 WITA
JAKARTA, Letternews.net – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara khusus menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pertemuan ini membahas terobosan pembiayaan kreatif (creative financing) di luar APBD, salah satunya melalui skema penerbitan obligasi daerah.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri untuk mempelajari mekanisme inovasi anggaran yang telah dijalankan di Jakarta.
“Kami mendapat arahan dari Mendagri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Koster.
Selain obligasi daerah, pembahasan juga mencakup skema pemanfaatan tata ruang seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yang dinilai potensial untuk diadaptasi di Pulau Dewata.
[irp]
Pertemuan lintas kepala daerah ini menghasilkan sejumlah catatan strategis terkait pembiayaan dan pengembangan wilayah:
Solusi Keterbatasan APBD: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya pemerintah daerah berpikir out of the box dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan peningkatan APBD.
Urgensi Penguraian Kemacetan Badung: Bupati Badung Adi Arnawa mengungkapkan bahwa 74 persen sektor pariwisata Bali berpusat di wilayah Badung, di mana tantangan utamanya adalah kemacetan lalu lintas.
[irp]
Sinergi Proyek Infrastruktur: Pemkab Badung telah memulai pembukaan jalan baru di Badung Selatan lewat pinjaman pihak ketiga, dan kini siap mendalami aspek administrasi obligasi daerah demi menjamin keberlanjutan proyek infrastruktur pariwisata.
Hasil audiensi ini akan segera ditindaklanjuti oleh tim teknis di Bali guna disesuaikan dengan peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur (Pergub) yang berlaku.
Editor: Rudi
Pemerintahaan
Pemerintahaan
