LetterNews
13 November 2026
23:33 WITA
Topik Populer:
#Letternews#KPK#PLN#Bali#Korupsi#Polda Bali#Wayan Koster#Denpasar#Pemkot Denpasar#OJK
13 November 2026 07:34 WITA
Penulis: Lilla | Editor: Bagus | Dipublikasikan: 13 November 2026, 07:34 WITA

Cegah Praktik Korupsi, Sekda Bali Dorong Peningkatan Kompetensi dan Integritas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Melalui Rakernas IFPI di Denpasar: Sekda Dewa Made Indra Tekankan Pengadaan sebagai Instrumen Strategis Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar urusan administratif belanja anggaran, melainkan instrumen strategis pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik! Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rakernas dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026)!

DENPASAR, Letternews.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi teknis, profesionalisme, serta integritas moral guna mewujudkan tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pesan tegas tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Sekda Bali yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Menurut Sekda Dewa Made Indra, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi boleh dipandang sekadar rutinitas administratif untuk merealisasikan anggaran belanja negara, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia mengingatkan bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu area rawan penyimpangan mulai dari tahap perencanaan, pembayaran, hingga serah terima sehingga penguatan sistem elektronik dan regulasi wajib dibarengi benteng integritas aparatur.

“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” tegas Sekda Dewa Made Indra dalam sambutan yang dibacakan Luh Ayu Aryani.

IFPI Perkuat Profesionalisme Anggota dan Lantik Empat Pengurus Wilayah Baru

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan seluruh pejabat fungsional pengadaan agar konsisten menerapkan setiap ketentuan regulasi di lapangan demi menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan organisasi profesi bukan terletak pada banyaknya seremoni pertemuan, melainkan pada dampak peningkatan kapasitas anggota terhadap kemajuan pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas mampu merumuskan program kerja yang realistis dan aplikatif dalam meningkatkan kualitas pengadaan pemerintah.

Sebagai informasi, Rakernas dan Seminar Nasional IFPI yang berlangsung selama dua hari ini turut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jambi, serta Kalimantan Timur, sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali.

Artikel Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Selengkapnya >