Atasi Keterbatasan Anggaran, Bupati Klungkung Dukung Skema KPDBU untuk Bangun Infrastruktur
Foto: Bupati Klungkung, I Made Satria menghadiri rapat koordinasi strategis bersama perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan para kepala daerah/pejabat se-Provinsi Bali. Pertemuan ini digelar di Hotel Golden Tulip Jineng, Jalan Sunset Road, Kuta, Jumat (17/7/26).
BADUNG, Letternews.net – Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen mencari alternatif pendanaan inovatif demi mempercepat pembangunan fasilitas publik. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, saat menghadiri rapat koordinasi strategis di Kuta, Kabupaten Badung, Jumat (17/7/2026).
Rapat tersebut agenda evaluasi bertajuk “Evaluasi Progres Pelaksanaan Proyek Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) se-Provinsi Bali”. Pertemuan ini digelar di Hotel Golden Tulip Jineng, Jalan Sunset Road, Kuta.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah ini dirancang sebagai langkah konkret untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota.
Solusi Cerdas Atasi Keterbatasan APBD
Bupati I Made Satria menyambut baik langkah Kemendagri yang terus mengawal skema pendanaan ini. Di hadapan para peserta evaluasi, ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan kebutuhan mendasar di era modern.
Menurut Bupati Satria, skema KPDBU menjadi solusi paling efektif untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Efisiensi Fiskal: Mengurangi ketergantungan penuh pada dana daerah sehingga APBD bisa dialokasikan ke program sosial lainnya.
-
Percepatan Pembangunan: Infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih bisa terealisasi lebih cepat tanpa hambatan birokrasi anggaran tahunan.
-
Profesionalisme Pengelolaan: Keterlibatan badan usaha swasta menjamin transfer teknologi dan pemeliharaan fasilitas publik yang lebih bermutu.
Mendorong Iklim Investasi yang Transparan
Lebih lanjut, Bupati Satria berharap melalui rapat evaluasi ini, regulasi dan tata cara administrasi KPDBU dapat semakin disederhanakan tanpa menabrak koridor hukum yang berlaku. Hal ini dinilai penting untuk menumbuhkan rasa aman bagi para investor lokal maupun nasional yang ingin menanamkan modalnya di Klungkung.
Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, skema KPDBU diharapkan dapat melahirkan proyek-proyek fasilitas umum yang berdampak langsung pada perputaran roda ekonomi masyarakat di Bumi Serombotan.
Editor: Rudi








